Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sengketa Lahan 7 Titik di Mimika, Bupati Tegaskan Hanya Satu Lokasi yang Wajib Dibayar ​

W
Penulis: Wahyu Welerubun❯

 


Advertisement

Bupati Mimika, Johannes Rettob. (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
Bupati Mimika, Johannes Rettob. (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, memberikan pernyataan tegas terkait tuntutan ganti rugi lahan pada tujuh titik lokasi di Kabupaten Mimika yang kembali disorot warga.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika hanya memiliki kewajiban pembayaran untuk satu titik lahan saja, yakni lahan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di area Poumako, Distrik Mimika Timur.
​
Pernyataan ini disampaikan Bupati menanggapi klaim kepemilikan lahan oleh sejumlah oknum masyarakat.

Advertisement

Menurutnya, sebagian besar lahan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
​
"Pemerintah sudah menunjukkan bukti kepemilikan, jadi tidak ada alasan lagi. Saya sudah tegaskan berkali-kali, dari tujuh titik itu, hanya satu titik di mana kita (Pemkab) kalah secara hukum, dan itu wajib kita bayar," ujar Johannes Rettob, saat ditemui wartawan, Minggu 22 Februari 2026.

​Adapun enam lokasi lahan lainnya yang juga dipersoalkan adalah lahan SMA Negeri 1 Mimika (Distrik Wania), Eks Kantor Bupati Mimika (Kampung Limau Asri SP5), Perumahan DPRD Mimika (Kelurahan Timika Jaya SP2), SD Inpres Sempan Barat (Kelurahan Inauga), SMP Negeri 7 Mimika (Kelurahan Inauga), dan Kantor Pemadam Kebakaran (Kelurahan Timika Jaya SP2).
​
Bupati memastikan, keenam lokasi di atas tidak akan ada kompensasi atau pembayaran tambahan karena status hukumnya sudah jelas milik pemerintah.
​
"Pomako (perikanan) itu saja. Yang lain tidak ada alasan untuk dibayar karena statusnya sudah inkracht," tegas Bupati.
​
​Bupati Johannes Rettob juga memperingatkan pihak-pihak yang terus memaksakan tuntutan ganti rugi pada lahan yang sudah sah milik negara. Ia menilai pola tuntutan ini sering muncul setiap terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
​
"Kita tidak akan bayar. Apabila masih ada yang menuntut, akan kita proses secara hukum ke Kepolisian. Kita harus tegas, karena ini seolah menjadi kebiasaan. Mereka pikir setiap ganti Bupati akan dibayar lagi seperti dulu-dulu. Tidak bisa begitu," pungkasnya. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Laporan Bupati Mimika Terhadap Media Online, Tiga Saksi Diperiksa

Laporan Bupati Mimika Terhadap Media Online, Tiga Saksi Diperiksa

Kepolisian Resor (Polres) Mimika tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Polisi Masih Kekurangan Saksi Dalam Mengugkap Kasus Pembuangan Bayi di Mimika

Polisi Masih Kekurangan Saksi Dalam Mengugkap Kasus Pembuangan Bayi di Mimika

Kepolisian Resor (Polres) Mimika hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi di tepi Jalan

Menolak Dibilang Marak, Kapolres Klaim Kriminalitas Jalanan di Mimika Menurun

Menolak Dibilang Marak, Kapolres Klaim Kriminalitas Jalanan di Mimika Menurun

Kepolisian Resor (Polres) Mimika memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Mimika saat ini jauh lebih kondusif. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer