CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Pemerintah Kabupaten Puncak akan menjatuhi sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat konflik di Distrik Kwamki Narama.
Seperti diketahui, konflik dua kelompok warga di Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama yang berlangsung sejak 31 Oktober 2025 telah berakhir dan berujung damai pada Senin, 12 Januari 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, mengatakan bahwa dalam konflik tersebut ternyata ada keterlibatan dari oknum ASN, Mantan Kepala Distrik dan Kepala Kampung. Hal itu berdasarkan data yang ia peroleh.
Sanksi diberikan karena menurutnya sebagai ASN mereka mengerti jika konflik itu salah dan seharusnya tidak ikut bergabung, dan memberikan edukasi jika apa yang dilakukan masyarakat salah.
“Jadi ini sanksi disiplin ASN kita akan lakukan. Saya sudah pendataan, jadi ketika perang terjadi 4 bulan ini, ada pegawai negeri dari Puncak terlibat, kami tidak akan tolerir lagi, tidak akan ampun-ampun,” ungkapnya, Selasa (13/1/2026).
“Kita tetap tegakkan aturan disiplin ASN karena itu tegas. Dia orang mengerti, sudah pegawai negeri baru ikut bergabung lagi dalam perang, ini tidak diperbolehkan. Jadi jangan ASN coba-coba untuk ikut perang,” sambungnya.
Nenu memperkirakan ada puluhan ASN yang terlibat dalam konflik tersebut. Parahnya lagi, mereka pun ikut terbagi dalam dua kubu.
“Ya, kita ini saling tahu. Jadi ya saling salaman tadi. Wah, ini pegawai negeri, anda terlibat! Ini tidak boleh terjadi. DPR juga terlibat, itu tidak boleh,” tutupnya.
Nenu mengaku menyesali tindakan yang dipilih oleh para oknum tersebut. Untuk itu, ia akan melaporkannya kepada Bupati Puncak untuk ditindak tegas sesuai disiplin ASN.
