CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Tiga bulan sudah konflik yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah yang melibatkan dua kelompok warga.
Konflik ini telah berlangsung sejak penghujung Oktober 2025 lalu dan masih terus berlanjut hingga kini. Berbagai upaya penegakkan hukum pun sudah dilakukan oleh aparat keamanan untuk mengakhiri namun konflik tak kunjung usai.
Perlu diketahui, konflik ini diawali dengan kasus perselingkuhan antara seorang pria dari kubu Newegalen sebagai pihak pelaku dan seorang wanita dari kubu Dang sebagai pihak korban.
Tercatat, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak dan Papua Tengah sempat mendatangi lokasi dan berupaya mendamaikan kedua pihak. Namun upaya itu gagal.
Terakhir, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa didampingi Forkopimda juga sempat menemui kedua belah pihak di Kwamki Narama untuk berupaya mendamaikan.
Lagi-lagi upaya ini gagal. Konflik pun terus berlanjut. Hari berganti, korban pun terus bertambah. Kini, jumlah korban jiwa secara keseluruhan sebanyak 10 orang. 5 korban meninggal dunia dari kubu Dang dan 5 lainnya dari Newegalen.
Menyikapi persoalan ini, Bupati Mimika, Johannes Rettob pun buka suara. Meski tak ingin berkomentar banyak hal, Johannes mengaku pemerintah daerah tidak tinggal diam dan tetap berupaya mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan.
“Yang jelas bahwa persoalan Kwamki Narama itu hari ini saya akan rapat koordinasi. Forkopimda sudah datang semua. Dan ini tugas kita untuk melaksanakan ini,” kata Johannes saat ditemui di kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (5/1/2026).
Johannes menyebut, saat ini aparat keamanan gabungan TNI Polri sudah berada di lokasi untuk melakukan penyisiran dan razia terhadap semua pernak-pernik perang, mulai dari tenda, hingga peralatan seperti senjata tajam dan lain-lain.
“Dan saat ini di Kwamki Narama sudah dilaksanakan sweeping dan lain-lain terkait. Yang dilaksanakan oleh TNI Polri,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah bersama aparat keamanan sudah terjalin. Bahkan C pemerintah daerah telah menggelar rapat tertutup terkait situasi Kwamki Narama pada Minggu 4 Januari 2025 dan berlangsung hingga Senin dini hari.
“Kita koordinasi terus. Dan hari ini langsung kita gelar pasukan. Tadi pagi sudah digelar pasukan. Semua sudah jalan,” terangnya.
“Hari ini saya finalisasi dengan teman-teman Forkopimda disini. Jadi sebenarnya itu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi intinya prinsipnya, hukum positif tidak boleh kalah dengan hukum marah. Itu yang harus kita tegakkan duluan,” sambung Johannes.
Johannes mengatakan, pemerintah akan merancang suatu Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Hal ini juga menurut Johannes telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Tengah.
“Saya sudah komunikasi juga dengan Gubernur. Peraturan Daerah tentang konflik-konflik internal yang terjadi seperti ini. Gimana kita harus konflik, kita harus diutamakan hukum positif. Jadi tidak ada cerita,” tutupnya. (*)
