CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Adanya surat permintaan data mahasiswa ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Kodim 1707/Merauke menjadi polemik di kalangan sebagian mahasiswa yang ada di Merauke. Surat permintaan dengan nomor B/331/III/2025 itu dikeluarkan tertanggal 25 Maret 2025 ditandatangani Komandan Unit Intel Kodim 1707/Merauke atas nama Dandim Merauke.
Terkait dengan surat tersebut, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf. Johnny Nofriady menjelaskan, Kodim 1707/Merauke sebagai satuan pembina kewilayahan memiliki program untuk mendata semua potensi wilayah yang ada di daerah binaan.
‘’Jadi mendata semua potensi wilayah yang ada di Merauke termasuk salah satunya mahasiswa. Karena tokoh-tokoh pemuda ada dari situ. Para Gapokta, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Itu semua kita data. Mengapa, karena saya Kodim sebagai komando kewilayahan mempunyai sistem keamanan rakyat semesta,’’ kata Dandim, di kantornya, Selasa (22/4).
‘’Jadi apabila kita ada ancaman dari mana-mana, kitab bisa tahu mana yang bisa kita petakan, kekuatan mana yang bisa kita gerakan. Oh, ada mahasiswa ahli bidang pertanian, oh ada mahasiswa ahli di bidang peternakan atau ahli bidang hukum dan sebagainya,’’ lanjutnya.
Menurut dia, permintaan data itu tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga data Gapoktan ke Dinas Pertanian, kemudian pendataan untuk tokoh agama, kemudian tokoh adat dan sebagainya.
‘’Jadi tidak ada maksud apa-apa kita minta. Tidak ada juga kaitannya dengan adanya pengesahan UU TNI,’’ tandasnya.
Hanya saja lanjut dia, dengan adanya situasi politik yang terjadi saat ini sehingga surat permintaan tersebut diputarbalikan oleh orang-orang yang segaja untuk membuat gaduh di Merauke.
‘’Pada saat ribut terkait dengan UU TNI, kebetulan disaat kita minta data. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi tidak maksud tertentu,’’ katanya.
Perwira menengah dengan dua bunga di pundaknya itu mengaku dirinya juga pernah menjadi mahasiswa. Karena sebelum masuk TNI, dirinya sudah sempat kuliah.
‘’Kita kan punya pola dasar pendidikan ya, salah satu program adalah membantu program-program pemerintah. Jadi tidak ada tujuan maksud apa-apa. Tidak ada tujuan untuk indtimidasi mahasiswa dan mau menandai,’’ jelasnya.
‘’Kalau ada maksud untuk intimidasi atau menandai tidak mungkin saya keluarkan surat biasa dan terbuka seperti itu. Kalau kita mau data mahasiswa yang vocal-vokal, surat yang kita keluarkan pasti rahasia. Tapi ini surat biasa dan terbuka,’’ pungkasnya. (*)