Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tahun Ajaran Baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Belum Terima Siswa Baru dengan Alasan Ini 

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang ada di SMKN 2 Merauke, Jalan Kamizaun Merauke  (CEPOSONLINE.COM/SULO)
Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang ada di SMKN 2 Merauke, Jalan Kamizaun Merauke   (CEPOSONLINE.COM/SULO) 

Advertisement

 

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Kabupaten Merauke saat ini belum menerima siswa baru untuk tahun pelajaran berjalan. 

 

Advertisement

Penambahan jumlah siswa hanya dilakukan untuk menggantikan peserta didik yang mengundurkan diri, sehingga jumlah siswa yang ada saat ini mencapai 82 orang.

 

 

Advertisement

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menjelaskan, sekolah tersebut saat ini menampung siswa mulai dari kelas II SD hingga kelas III SMP. Sementara untuk kelas I SD belum diisi karena belum ada penerimaan peserta didik baru.

 

“Kemarin kita tidak ada penerimaan siswa baru. Kami hanya melakukan penggantian untuk anak-anak yang mengundurkan diri,” Budi Sutomo.

 

Advertisement

Artikel Terkait

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

Pertamina Patra Niaga mulai mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) melalui Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di

Rehab Gedung Lapas Merauke Pascakebakaran Capai 75 Persen, Kerugian Material Ditafsir Rp1,5 Miliar

Rehab Gedung Lapas Merauke Pascakebakaran Capai 75 Persen, Kerugian Material Ditafsir Rp1,5 Miliar

Proses rehabilitasi gedung perkantoran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Merauke yang mengalami kerusakan akibat dibakar beberapa wak

Dua Perkara Segera Masuk Pengadilan Tipikor, Kajari Merauke Kirim Peringatan untuk Kepala Kampung

Dua Perkara Segera Masuk Pengadilan Tipikor, Kajari Merauke Kirim Peringatan untuk Kepala Kampung

Kepala kampung di wilayah Papua Selatan diminta mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer