Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidak Sejumlah PKBM, Kadis Pendidikan Merauke Tertibkan Sekolah Nonformal

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol saat sidak di PKBM Mahut Hwetok Nanggo, Senin (10/8/2026).(CEPOSONLINE.COM/SULO) 
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol saat sidak di PKBM Mahut Hwetok Nanggo, Senin (10/8/2026). (CEPOSONLINE.COM/SULO) 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke mulai menertibkan penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data warga belajar yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus memastikan dukungan operasional pemerintah benar-benar diterima dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Salah satu sidak dilakukan di PKBM Mahut Hwetok Nanggo, Senin (10/8/2026). 

Advertisement

Dari 255 warga belajar yang tercatat dalam Dapodik, hanya sekitar 10 persen yang terlihat hadir mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol mengatakan sidak tersebut merupakan bagian dari agenda kerja untuk memastikan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, menjalankan proses pendidikan sesuai ketentuan.

“Hari ini kami berkunjung di PKBM Mahut Wetok Nango. Warga belajar yang terdaftar di Dapodik ada sebanyak 255 warga belajar, tetapi kondisi yang kita lihat sama-sama, ada sekitar 10 persen warga belajar yang hadir,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan memberikan dukungan operasional bagi satuan pendidikan nonformal, sebagaimana dukungan operasional pada pendidikan formal. Besaran dukungan tersebut antara lain mengacu pada jumlah warga belajar yang tercatat.

Karena itu, Dinas Pendidikan menilai validitas data menjadi hal penting agar dukungan operasional tidak salah sasaran.

“Kita tidak berharap kemudian data warga belajar ini dijadikan objek saja untuk kepentingan-kepentingan operasional, tetapi benar-benar serius untuk mengawal angka putus sekolah yang ada di Merauke,” tegasnya.

Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya data warga belajar yang sudah tidak aktif atau masuk kategori data fiktif.

Advertisement

Artikel Terkait

Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat, DPR Papsel Bahas Raperdasus Hak Ulayat dan Perlindungan Hukum

Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat, DPR Papsel Bahas Raperdasus Hak Ulayat dan Perlindungan Hukum

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi

Semarak HUT ke-4, Pemprov Papsel Gelar Turnamen Catur

Semarak HUT ke-4, Pemprov Papsel Gelar Turnamen Catur

Kejuaraan ini turut mendapat dukungan penuh dari salah satu anggota DPD RI sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pembinaan generasi muda

DPRP Papua Selatan Matangkan Raperdasus Hak Ulayat

DPRP Papua Selatan Matangkan Raperdasus Hak Ulayat

​Kegiatan yang berlangsung di Merauke, Sabtu (14/11/2026), ini bertujuan menjaring masukan, saran, dan pandangan konstruktif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer