Prabowo Minta Dana Otsus Tidak Dipakai untuk DLN Pemda di Papua

Jakarta, 17/12 (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah di Papua tidak menggunakan dana otonomi khusus (otsus) untuk keperluan dinas luar negeri (DLN) pejabat-pejabat daerah.

Dana otsus, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo saat acara pengarahan untuk kepala daerah se-Papua, dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.

“Saya minta benar-benar kepada gubernur, para bupati, tanggung jawab ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan luar negeri menggunakan dana otsus,” kata Presiden Prabowo saat acara pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12), sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

“Bisa? Kok jawabannya kurang?” tanya Presiden kepada seluruh kepala daerah se-Papua yang hadir.

“Bisa!” kata kepala daerah-kepala daerah kompak menjawab pertanyaan Presiden.
Presiden kemudian mengingatkan pengawasan saat ini tidak hanya dilakukan oleh internal pemerintahan, tetapi langsung oleh rakyat.

“Rakyatmu itu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget. Nanti Mendagri (Tito Karnavian, red.) awasi ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian lanjut mengingatkan para kepala daerah itu untuk amanah terhadap rakyat yang mereka pimpin,

“Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Komite membantu. Para menteri siap (membantu). Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara,” kata Presiden Prabowo.

Komite yang disebut oleh Presiden merujuk kepada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang juga mengikuti acara pengarahan di Istana Negara. Sementara itu, program-program pusat yang juga diturunkan ke daerah, di antaranya makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, dan swasembada energi.

Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh kepala daerah di Papua untuk berhubungan erat dan berkoordinasi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun program-program prioritas di daerahnya masing-masing.

“Silakan saudara-saudara merancang, para bupati, gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara,” kata Presiden Prabowo ke kepala daerah se-Papua.

“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tetapi kalau kita punya prioritas, saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” sambung Presiden.