Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Otsus Papua Terjebak Kepentingan Elit, Gagal Sejahterakan Orang Asli Papua

J
Penulis: Jimianus Karlodi❯
Ketua GMKI Cabang Jayapura, Gerson Wetipo dan Ketua PMIIKota Jayapura, Muhammad Aldi Ramadhan. (CEPOSONLINE.COM/GMKI/PMII)
Ketua GMKI Cabang Jayapura, Gerson Wetipo dan Ketua PMIIKota Jayapura, Muhammad Aldi Ramadhan. (CEPOSONLINE.COM/GMKI/PMII)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua kembali menuai kritik tajam. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Gerson Wetipo, di Abepura, Jumat (1/5/2026).

Dalam keterangannya ia menilai bahwa kebijakan yang seharusnya menjadi solusi politik dan administratif bagi Bumi Cenderawasih tersebut kini justru berada di titik krusial yang mengkhawatirkan.

Jelasnya, meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP) tetap nyaring terdengar di mana-mana. 

Advertisement

Kondisi ini menurutnya adanya pergeseran esensi kebijakan dari jalan damai menjadi sekadar proyek anggaran. Sebutnya masalah utamanya terletak pada tata kelola yang tidak tepat sasaran. 

Karena itu, ia mengkritik keras keterlibatan kepentingan kekuasaan yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan martabat manusia.

"Jika kekuasaan dan kepentingan elit merajalela, maka Otsus hanya akan terus menjadi proyek anggaran, bukan jalan damai bagi Papua," tegas Gerson dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos.

Advertisement

Ungkapnya, dampak nyata dari ketidakefektifan Otsus tercermin pada tingginya angka kemiskinan ekstrem yang terjadi di Papua. Hingga saat ini, Papua masih tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. 

Gerson menilai kondisi ini tidak lepas dari kegagalan Otsus dalam menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat kalangan bawah.

Selain itu, GMKI juga menyoroti masalah ketergantungan fiskal yang akut di Papua. Bukannya menuju kemandirian ekonomi daerah-daerah di Papua, tetapi justru semakin bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat tanpa adanya inovasi untuk membangun kekuatan ekonomi domestik yang mandiri.

Krisis Pendidikan dan Kesehatan juga tak luput dari evaluasi pihaknya. Ia mengungkapkan adanya krisis tenaga pendidik yang serius, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Hal ini berbanding terbalik dengan amanat besar Otsus yang memprioritaskan pendidikan.

Advertisement
Editor : Weny Firmansyah

Artikel Terkait

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Otsus, Soleman Jambormias, menantang pengurus Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (IDAPS) periode 2026–2

Bupati Keerom Minta Tata Kelola Dana Otsus Diperketat dan Bebas dari Risiko Hukum

Bupati Keerom Minta Tata Kelola Dana Otsus Diperketat dan Bebas dari Risiko Hukum

Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk memperketat tata kelola penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar tepat sasaran dan te

KEPP: Pembangunan infrastruktur di Papua perkuat pelayanan Masyarakat

KEPP: Pembangunan infrastruktur di Papua perkuat pelayanan Masyarakat

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KPEP Otsus) Papua Velix Wanggai menilai pembangunan infrastruktur di Papua tid

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer