Terancam Aktifitas Kapal Ikan Besar, Nelayan Kecil di Papua Butuh Kebijakan Strategis ini dari Pemerintah Daerah
CEPOSPONLINE.COM, JAYAPURA - Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Popi Ayer menilai pemerintah daerah harus melindungi nelayan kecil setempat dari aktifitas kapal penangkapan ikan yang besar, untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian dan keadilan ekologis.
Popi Ayer yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA, Uncen, mengatakan peran pemerintah bukan hanya sebagai donatur tetapi juga sebagai enabler (penggerak) dalam menyediakan lingkungan kebijakan yang memungkinkan nelayan kecil berkembang.
"Untuk itu pemerintah wajib melindungi nelayan terhadap praktik penangkapan destruktif, ketimpangan rantai pasar, penegakan zonasi dan wilayah tangkap serta pemberian subsidi bagi nelayan yang tepat sasaran," katanya seperti yang dilansir Antara di Jayapura, Sabtu (28/3).
Menurut Popi, pendampingan berbasis karakter sosial budaya juga harus diperhitungkan dan dalam konteks Papua. Pihaknya menilai pentingnya pengakuan hak ulayat laut dan keterlibatan struktur adat.
"Selanjutnya pendekatan komunal, bukan individualistik, pendampingan karena mengabaikan adat sering memicu konflik dan resistensi sosial," ujarnya.
Dia menjelaskan peran pemerintah dalam pendampingan nelayan adalah sebagai fasilitator, pelindung, dan penghubung yang menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi melalui pendekatan partisipatif berbasis adat dan ilmu pengetahuan.
"Kemudian dalam pemberian bantuan fisik harus diikuti pendampingan kapasitas, kalau tidak akan cepat rusak atau tidak terpakai," katanya lagi.
Dia menambahkan peran strategis pemerintah dalam memberdayakan nelayan di Papua adalah menghubungkan akademisi, penyuluh perikanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan nelayan.
"Ini bertujuan kami bersama-sama mengintegrasikan pengetahuan untuk bagaimana mensejahterakan nelayan kecil di Papua," ujarnya. (*)
