CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Direktur Eksekutif WALHI Daerah Papua, Maikel Peuki mengingatkan warga untuk jeli saat melakukan komunikasi atau dialog dengan pihak yang tengah mendorong Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia melihat pemberian tali asih dapat memicu konflik horizontal. Uang yang diberikan dikhawatirkan justru menimbulkan polemik baru.
Tujuan bantuan tersebut dianggap mulia jika momentum tidak seperti yang terjadi saat ini gelombang protes penolakan PSN terus terjadi.
Namun saat ini masih banyak yang menolak.
Namun, disatu sisi tali asih yang di berikan pemerintah untuk masyarakat adat tersebut dapat menimbulkan kecemburuan, rasa tidak adil, atau dimanfaatkan oleh elit politik. Yang memicu konflik horisontal antarwarga, suku dan adat istiadat.
"Langkah pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan tali asih kepada masyarakat ada di Papua Selatan merupakan pemberian tali asih yang sepihak yang dapat menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat adat, karena marga-marga yang lain tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Cara ini menurutnya tidak baik dan benar," kata Maikel kepada Cenderawasih Pos, Selasa (6/1/2026).
Kondisi ini mencerminkan sempitnya ruangan berdialog bagi pemilik hak ulayat dalam menyampaikan pendapat.
Pemerintah pusat seharusnya memperhatikan hal ini, mengingat Papua bukan Tanah kosong.
"Terutama pemerintah pusat seharusnya melihat Papua bukan tanah kosong dan juga melihat Papua ini menjadi lahan baru garapan Proyek Strategis Nasional seperti; kelapa sawit, food estate, pabrik tebuh, padi hingga pertambangan nikel dan batubara," lanjut Maikel menjelaskan.
Lebih jauh Maikel menyebut PSN ini dibangun, menjadi karpet merah bagi kaum oligarki dan korporasi untuk merampas hak milik masyarakat adat. (*)
