Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkot Jayapura Targetkan Pembangunan 1000 Rumah Layak Huni untuk OAP

Y
Penulis: Yohanes Palen❯
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat menyerahkan secara simbolis bantuan rumah layak huni kepada salah satu warga OAP di Kampung Skouw Yambe, Selasa (23/12/2025. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS PEMKOT).
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat menyerahkan secara simbolis bantuan rumah layak huni kepada salah satu warga OAP di Kampung Skouw Yambe, Selasa (23/12/2025. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS PEMKOT).

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura menargetkan pembangunan sebanyak 1000 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi Orang Asli Papua (OAP) di Kota Jayapura.


Advertisement

"Ya, target 5 tahun kedepan kepemimpinan saya dan Wakil Wali Kota bangun 1000 Rumah Layak Huni untuk Orang Asli Papua (OAP),"ucap Abisai Rollo saat menyerahkan secara simbolis bantuan rumah layak huni di Kampung Skouw Yambe, Selasa (23/12/2025) 

Kata Abisai Rollo, bantuan Rumah Layak Huni ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua yang ada di Kampung-kampung.

Ia menjelaskan bahwa, program pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jayapura yang telah dan terus dilaksanakan sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota.

Advertisement

Program ini secara khusus menyasar masyarakat Orang Asli Papua yang membutuhkan hunian yang layak, sehat, dan aman.

“Pemerintah Kota Jayapura menargetkan pembangunan 100 unit Rumah Layak Huni bagi Orang Asli Papua. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan masyarakat OAP dapat tinggal di rumah yang layak, aman, dan nyaman,”ujar pria yang disapa ABR ini.

Menurutnya, pembangunan rumah layak huni tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Advertisement

Program ini juga sejalan dengan visi pembangunan Kota Jayapura yang inklusif dan berkeadilan.

ABR menegaskan, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Jayapura tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kualitas dan manfaat program bagi masyarakat.

“Kita tetap membangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan efisiensi anggaran, kita pastikan program rumah layak huni tetap berjalan dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat Orang Asli Papua,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan rumah layak huni akan dilaksanakan secara bertahap dan tersebar di berbagai kampung dan kelurahan di wilayah Kota Jayapura, dengan prioritas pada wilayah yang membutuhkan intervensi hunian layak.

Pemerintah Kota Jayapura berharap melalui program ini, masyarakat OAP dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan tertata.

"Program pembangunan rumah layak huni ini juga diharapkan dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta memperkuat pembangunan berbasis kampung di Kota Jayapura,"tutur ABR.

Sementara itu, Plt.Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Asep Khalid menjelaskan, program ini difokuskan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. 

"Jadi, pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Jayapura membangun sebanyak 38 unit Rumah Layak Huni dan menyalurkan 153 unit Bantuan Rumah Swadaya (BRS),"terang Asep.

Adapun pelaksanaan pembangunan dimulai sejak bulan Juli hingga Desember 2025, tersebar di 14 kampung dan 8 kelurahan di wilayah Kota Jayapura.

Asep menambahkan, pembangunan Rumah Layak Huni bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kota Jayapura dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025.

Sementara Bantuan Rumah Swadaya didanai melalui Dana Otsus dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Jayapura, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kota Jayapura.

Untuk kegiatan fisik pembangunan rumah layak huni, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp.11 miliar. 

"Secara keseluruhan, total anggaran pembangunan rumah layak huni pada Tahun 2025 mencapai sekitar Rp.15 miliar, termasuk biaya jasa perencanaan, pengawasan, serta operasional pendukung lainnya,"tutup Asep. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Tegang, Pleno Penentuan Definisi  Orang Asli Papua, Tak Ada Celah Untuk Pengangkatan Jalur Adat?

Tegang, Pleno Penentuan Definisi  Orang Asli Papua, Tak Ada Celah Untuk Pengangkatan Jalur Adat?

Pleno Penetapan definisi Orang Asli Papua (OAP) di Gedung MRP, Jumat (20/11/2026) cukup panas, mengingat  kelompok masyarakat adat

Tegakkan Perdasus Perlindungan Pengusaha OAP, DPR Papua Tengah: Pejabat Stop Bermain Proyek!

Tegakkan Perdasus Perlindungan Pengusaha OAP, DPR Papua Tengah: Pejabat Stop Bermain Proyek!

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta seluruh pejabat pemerintah, ba

Capaian 4 Misi untuk OAP Belum Maksimal, MRP Minta Gubernur Evaluasi Pimpinan OPD 

Capaian 4 Misi untuk OAP Belum Maksimal, MRP Minta Gubernur Evaluasi Pimpinan OPD 

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan Damianus Katayu meminta Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melakukan evaluasi terhadap pimp

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer