Rustan Saru: Pembangunan Wilayah Perbatasan Harus Dilakukan Secara Terpadu

Pertemuan ini dalam rangka penyusunan rencana pengembangan infrastruktur berkelanjutan di kawasan perbatasan, khususnya Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

"Jadi, pertemuan bertujuan untuk menyatukan data, program, dan arah kebijakan agar pembangunan di wilayah perbatasan agar lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,"ucap Wakil Wali Kota Jayapura, H. Rustan Saru.

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis, sekaligus dihuni oleh banyak warga yang membutuhkan perhatian dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

“Kawasan perbatasan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memberikan warna, memberikan sesuatu yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,"ujarnya.

Kata Rustan Saru bahwa, setiap program-program yang dibuat oleh pemerintah harus menyentuh masyarakat secara langsung, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung di sekitar perbatasan.

Salah satunya adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama.

Ia juga mengaku, jika Pemerintah Kota Jayapura mendorong munculnya usaha rumahan dan kegiatan produktif masyarakat yang nantinya dapat dipasarkan melalui titik-titik perdagangan di area perbatasan yang dibuka pada waktu tertentu.

“Kita ingin masyarakat berproduksi. Pemerintah siap mendukung dari sisi pendampingan hingga pemasaran. Kita juga akan sinkronkan dengan OPD terkait untuk menetapkan mekanisme dan jadwal pasar perbatasan agar produk lokal bisa terserap dengan baik,"jelasnya.

Selain itu, program strategis nasional juga mendapat perhatian, seperti keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Termasuk pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Tami, serta peningkatan layanan kesehatan melalui pengobatan gratis di puskesmas setempat.

Semua layanan ini akan disesuaikan dengan standar opereresional, sistem pelayanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Salah satu potensi sumber daya kawasan yang tengah dikaji adalah pengembangan sumber air panas alami di Mosso.

Lokasi ini dinilainya memiliki potensi wisata ekonomi, namun masih belum tersentuh dan memerlukan perencanaan serta kerja sama antara Pemerintah Kota Jayapura, pemerintah kampung, provinsi, dan pusat untuk dapat dikelola secara berkelanjutan.

“Jika kita mampu satu arah, satu koordinasi, satu tujuan, maka ini pasti bisa kita wujudkan. Target awal pengembangan terintegrasi kita rencanakan mulai berjalan pada tahun 2026,"beber Wakil Wali Kota 2 periode ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Alimudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga difokuskan pada penyatuan data pembangunan.

“Semua OPD yang memiliki kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan harus menyerahkan data program, anggaran, dan capaian,"terangnya.

Sambung Alimudin, misalkan Dinas Kesehatan membangun fasilitas layanan apa di Muara Tami tahun ini, atau dinas PU melakukan rehabilitasi rumah berapa unit dan siapa penerimanya, namu itu semuanya harus terdata secara baik.

Lanjut Alimudin bahwa data tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, serta dapat dievaluasi secara berkala.

“Dengan data yang lengkap dan terukur, kita bisa memastikan bahwa program pembangunan di perbatasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"tutup Alimudin. (*).