CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura berencana akan melakukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
Hanya saja sejauh ini belum diketahui pasti berapa jumlah OPD yang nanti akan dibentuk.
Sementara itu pada Selasa (22/4/2024) kemarin dimana Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo bersama Ketua Komisi A DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai dan beberapa pimpinan OPD terkait telah melakukan pertemuan bersama guna membahas rencana pemekaran OPD di lingkungan Pemkot Jayapura.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan, saat ini ada banyak perubahan di Kementrian.
"Jadi dibawah kebinet Merah Putih Presiden Prabowo dimana banyak perubahan di Kementrian saat ini,"ungkap Abisai Rollo.
Kata Abisai Rollo, total ada 48 Kementrian saat ini dan penambahan itu terjadi karena ada pemecahan sejumlah Kementrian.
Dengan melihat penambahan Kementrian tersebut maka pihaknya mencoba untuk memekarkan OPD di Pemkot Jayapura.
"Jumlah OPD kita sekarang ada 32, kita coba pikirkan untuk bertambah dari yang ada sekarang ini baik itu eselon II, III dan IV,"bebernya.
Sementara itu pada rapat dengan OPD teknis dan Komisi A DPRK dimana pihaknya meminta masukkan dan pikiran.
Namun sebelum dibentuknya OPD baru tersebut dimana pihaknya meminta kepada OPD teknis agar dilakukan kajian lebih dulu.
Dengan harapan pembentukan OPD baru ini nantinya tidak menyalahi aturan hukum yang ada.
"Kalau nantinya memenuhi syarat untuk dimekarkan OPD baru silahkan dilakukan, kalaupun tidak jangan dipaksakan,"pinta pria yang disapa ABR ini.
Menurut ABR bahwa pemekaran tidak hanya pada OPD saja, tetapi juga sampai pada Distrik dan Kelurahan.
"Apakah nanti kita mekarkan lagi Distrik Muara Tami lagi termasuk Kelurahannya atau wilayah lain di Kota Jayapura,"bebernya.
ABR sadar dengan adanya pemekaran atau pembentukan OPD baru nanti pasti ada beban biaya juga.
Apalagi dengan efisiensi anggaran sekarang ini berdampak luas terhadap kebutuhan anggaran di Pemkot Jayapura saat ini.
Namun disisi lain pemekaran OPD, Kelurahan dan Distrik dipandang perlu dengan melihat kebutuhan dimasyarakat dan luas wilayah di Kota Jayapura saat ini serta jumlah penduduknya.
Iapun berharap kajian dari tim dibawah pimpinan Wakil Wali Kota bisa menghasilkan sebuah pikiran yang tepat dan tidak tabrak aturan.
"OPD yang kita bentuk nanti diharapkan memenuhi syarat secara aturan, jangan sampai kita bentuk lalu ada beban biaya dan sebagainya,"tutur ABR.
Politisi Golkar ini menyampaikan, bahwa pada jaman mantan Presiden Jokowi itu dia dengan berani memindah ibu kota negara di Kalimantan.
Tentu keputusannya tersebut telah melalui sebuah kajian yang mendalam dan berbagai pertimbangan, sehingga IKN di Kalimantan itu jadi dibangunkan.
"Untuk OPD yang kita mekarkan itu rencananya ada 6 OPD, tiga diantaranya yakni PUPR, Dinas Pendidikan dan DLHK. Untuk 3 lainnya akan kita lihat sesuai kebutuhan,"tutup ABR. (*).
