CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat saat ini ternyata membawa dampak besar bagi pekerja yang berkerja di perusahan swasta.
Faktanya disejumlah pelaku usaha dan perusahan di Indonesia sudah ramai-ramai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawannya.
Kendatipun di Kota Jayapura sejauh ini belum adanya laporan karyawan di PHK, namun bukan tidak mungkin kedepannya akan terjadi.
Menginggat beberapa dunia usaha di Kota Jayapura masih butuh adanya kontribusi dari pemerintah salah satunya dunia usaha perhotelan.
Dengan adanya larangan Wali Kota Jayapura untuk giat Pemerintahan tidak lagi memakai fasilitas hotel, sudah tentu usaha perhotelan di Kota Jayapura mulai terjadi penurunan omset.
"Sejauh ini kami belum menerima adanya aduan atau laporan dari karyawan yang di PHK,"ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Rory Huwae.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat memang berlaku bagi semua daerah di Indonesia dan bukan hanya di Kota Jayapura.
Kendatipun ada dampaknya, namun pihaknya berharap tidak ada terjadi PHK bagi karyawan di Kota Jayapura.
"Efisiensi ini bisa saja terjadi pengurangan karyawan, tapi di Kota Jayapura belum ada yang menonjol terkait kebijakan ini,"bebernya.
Sambung Rory Huwae bahwa pihaknya di Disnaker selalu siap untuk membantu apabila ada aduan dari pekerja.
"Bukan hanya soal PHK saja, tetapi termasuk aduan lain dari karyawan itu pasti disikapi cepat oleh kita. Harapannya kedepan tidak ada masalah bagi pekerja dan berharap kepada semua perusahan bisa mentaati aturan yang berlaku dan menjaga hubungan baik dengan karyawannya selama dia masih berkerja,"pungkas Rory Huwae. (*).
