Dapat Tambahan Rp85 Miliar, Pemprov Papua Berharap Efisiensi Tak Berlanjut 2027

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mendapat tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp85 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Tambahan anggaran tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp8 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, Muflih Musaad mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp85 miliar tersebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Papua.

Muflih menjelaskan, tambahan DAU sebesar Rp77 miliar diprioritaskan untuk mendukung belanja pegawai. Sementara tambahan Rp8 miliar merupakan kurang bayar DBH tahun 2023.

“Itu penggunaannya akan kita lihat pada program-program prioritas yang terkait dengan pelayanan kepada publik,” kata Muflih.

Menurutnya, belanja pegawai tidak hanya mencakup gaji, tetapi juga tunjangan, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Belanja pegawai ada beberapa komponen, ada gaji dan ada juga tunjangan TPP,” jelasnya.

Namun, Muflih menegaskan tambahan anggaran tersebut masih belum mencukupi kebutuhan riil Pemprov Papua. Sebab, pemerintah daerah juga harus memenuhi berbagai belanja wajib dan mengikat, seperti biaya pemeliharaan, listrik, air dan kebutuhan lainnya.

“Nah kalau dilihat dari tambahan ini sebenarnya masih kurang, kemudian ada juga belanja-belanja wajib mengikat yang terkait dengan belanja pemeliharaan, listrik, air dan sebagainya. Itu kalau dihitung-hitung sebenarnya masih kurang,” ujarnya.

Selain belanja pegawai dan belanja wajib mengikat, pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum (PU) yang turut bersumber dari DAU.