Jangan Tunggu Ada Korban Baru Bergerak, DPR RI Desak Operasi Penumpasan KKB Secara Total
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Gelombang penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan menuai kecaman keras dari jajaran Komisi I DPR RI.
Pemerintah dan aparat keamanan didesak segera menyusun peta jalan (roadmap) penanganan yang sistematis serta tidak sekadar bersikap reaktif.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya bergerak saat jatuh korban jiwa. Penanganan KKB dinilai perlu dituntaskan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Jangan hanya menangani kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi komprehensif untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap yang jelas agar langkah negara tidak hanya muncul saat ada insiden," tegas Oleh Soleh, dilansir dari kaltimpost.jawapos.com, Sabtu (12/9/2026).
Ia juga menyampaikan duka mendalam bagi keluarga aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban saat menjalankan tugas pelayanan publik. Oleh mendesak TNI-Polri bergerak cepat mengusut tuntas pelaku, jaringan, hingga motif di balik aksi brutal tersebut.
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti pentingnya penguatan koordinasi serta pengamanan di titik-titik rawan, terutama pada jalur aktivitas masyarakat dan petugas lapangan.
TNI perlu memberikan dukungan penuh sesuai kewenangannya, termasuk mengerahkan sumber daya yang diperlukan jika situasi membutuhkan. Namun, setiap tindakan di lapangan harus tetap terukur dan mengutamakan keselamatan masyarakat sipil," ujar Dave.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, meminta proses hukum dan penyelidikan intelijen tidak berhenti pada eksekutor di lapangan semata.
"Jangan hanya berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap juga pihak yang merencanakan, memasok senjata, hingga penyokong dana aksi kekerasan ini. Jangan tunggu korban berikutnya baru bertindak," tegas Sukamta.
Ia mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas deteksi dini serta memberikan perlindungan ekstra bagi para pekerja di sektor pelayanan publik, seperti tenaga pertanian, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bertugas di daerah rawan konflik. (*)
