Keberadaan perempuan dan anak di tempat dulang ilegal (Ilegal Mining) di area operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) kini sangat memperihatinkan.
Pasalnya, area objek vital nasional ini harusnya dijaga ketat dan tidak boleh dimasuki siapapun tanpa izin, terkecuali dengan izin dan koordinasi secara terpadu dari pemangku kepentingan.
Sebab, berada di area operasional tambang tanpa mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) dapat membahayakan keselamatan seseorang.
Lantas, bagaimana dengan keselamatan para perempuan dan anak usia sekolah di area operasional PTFI yang justru dijadikan sebagai tempat pendulangan ini?
WAHYU WELERUBUN, Mimika
BERDASARKAN data dari PT Freeport Indonesia, terdapat sekitar 4.800 pendulang diketahui kini melakukan aktivitas pendulangan ilegal di area operasional PTFI.
Dari jumlah tersebut, 755 di antaranya merupakan perempuan, dan 437 merupakan anak-anak usia sekolah.
Senior Vice President (SVP) Sustainable Development PTFI, Nathan Kum, mengatakan, para pendulang ini tersebar mulai dari Kali (Sungai) Kabur yang merupakan salahsatu sungai yang berada di area operasional PTFI Mile 37 hingga ke Mile 21.
Dari jumlah di atas, 40 persen merupakan Orang Asli Papua, dan 60 persen lainnya merupakan warga pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.
Kondisi para pendulang di kawasan tersebut sangat tidak layak.
Hal ini dikarenakan tidak adanya listrik dan jauh dari layanan kesehatan maupun pendidikan bagi anak.
Tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka menyebabkan mereka hidup apa adanya.
Alhasil, banyak dari mereka yang terpaksa mengakhiri hidup karena sakit dan juga bencana.
Nathan mengatakan bahwa PTFI akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah serta instansi terkait untuk mencapai kesepakatan mengenai penanganan terhadap hal tersebut.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan menjadi hal penting yang akan terus disosialisasikan di area-area pendulang sehingga semua pihak dapat memperhatikan ini dan anak.
"Pendidikan, kesehatan, dan penanganan ibu dan anak agar tetap kita sosialisasi di area-area mendulang.”
“Agar semua pihak memperhatikan ibu dan anak, ibu hamil, anak usia sekolah agar mebadapatkan pendidikan di Timika atau di daerah masing-masing," kata Nathan saat ditemui usai sosialisasi Lokakarya Pengelolaan Isu Keberadaan Ibu Dan Anak Di Area Pendulangan, yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Kamis 26 September 2024.
Menyikapi hal ini, seorang Tokoh Pemuda yang juga sebagai Ketua Komunitas Pemuda Kei (KPK) Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan mengatakan, pemerintah daerah harus memiliki data akurat tentang keberadaan orang-orang yang ada di wilayah tersebut, khususnya perempuan dan anak.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan setiap pendulang merupakan warga Kabupaten Mimika atau memiliki domisili daerah lain.
Dari data tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah dan kebijakan yang akurat untuk mengelola keberadaan para pendulang khususnya perempuan dan anak di area itu.
“Ketika mereka sudah punya identitas yang ada di Timika maka ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang ada diambil oleh pemerintah, yaitu dari sisi kesehatan, kemudian kalau bukan penduduk Timika maka harus ada tindakan tegas dari pemerintah sendiri untuk melarang masuk ke wilayah itu,” kata Edoardus melalui sambungan telepon, Selasa (1/10/2024).
Dari data-data itu, kata Edoardus pemerintah juga mengambil langkah-langkah dengan melakukan pembatasan bagi setiap warga pendatang khususnya perempuan dan anak yang masuk ke wilayah operasional tambang.
Edoardus menilai, apa yang disampaikan PTFI benar adanya sebab ada salahsatu departemen PTFI yang membidangi manajemen lingkungan bernama Environmental Laboratory of PT Freeport Indonesia yang bertanggung jawab mengukur kadar air, kadar racun dalam air hingga semua objek di sekitar wilayah tersebut beserta bahaya-bahayanya.
Sehingga, menurut Edoardus pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat hal ini sebab para pendulang ini bukan merupakan tanggung jawab PTFI.
Edoardus menyebut, kalaupun PTFI mengizinkan untuk aktivitas pendulangan itu tetap dilakukan maka pemerintah harus siap untuk mengambil langkah guna memberikan jaminan keselamatan bagi setiap pendulang, terutama perempuan dan anak usia sekolah.
“Ini sudah terlanjur, orang sudah terlanjur bekerja. Tidak bisa negara buat tindakan untuk orang-orang itu selain tindakan sosial,” kata Edoardus.
“Saya pikir pemerintah sangat profesional di bidangnya misalkan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Harus maksimal agar bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya bencana yang dapat memakan korban perempuan dan anak di area itu. Pokoknya harus dikosongkan,” ungkapnya.
Edoardus menambahkan, jika penanganan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akan ada tindakan dari aparat negara untuk mengatasinya mengingat di wilayah tersebut ribuan orang menggantung hidup dengan cara mendulang.
Sementara itu, beberapa tahun lalu terjadi kecelakaan di Kali Kabur dimana saat kejadian tersebut, ada 4 orang menjadi korban, 3 meninggal dunia akibat terseret arus dan 1 orang selamat.
Di antara 4 korban itu, salah satu diantaranya merupakan seorang ibu dan satu orang lainnya adalah balita.
Berkaitan dengan hal ini, PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika tengah berkolaborasi untuk pengelolaan ibu dan anak di daerah pendulang dengan melakukan sosialisasi.
Pada Kamis, 26 September 2024 lalu bertempat di Hotel Horison Ultima, PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membahas hal tersebut bersama dengan instansi terkait hingga elemen masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba mengatakan, upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak merupakan salah satu program dan kegiatan yang senantiasa dilakukan setiap tahun.
Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan maupun dari alam itu sendiri.
Oleh karena itu, perempuan dan anak lebih ekstra dalam membutuhkan perhatian dibandingkan kelompok yang lain.
“Namun, pada kenyataannya ibu dan anak masih berada di area yang berbahaya yang tidak memperhatikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikannya yakni di area pendulangan PTFI,” ujar Yan.
Yan mengatakan, dalam sosialisasi tersebut juga telah dibuat suatu kesepakatan bersama PTFI untuk memenuhi hak-hak anak seperti pendidikan yang layak dan kesehatan.
"Kesepakatan tadi berupa rencana jangka pendek, menengah, panjang, kita berharap bukan hanya PTFI yang berperan, tapi semua pihak. Karena ini tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri," ungkapnya.
Adapu kesepakatan yang menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang didapatkan dari sosialisasi tersebut adalah Pemerintah Daerah dan PTFI serta pemangku jabatan lainnya bersama-sama memberikan pelatihan kerja dan wirausaha bagi perempuan atau ibu di kabupaten Mimika.
Pihak paguyuban, kerukunan aktif dalam mensosialisasikan tentangbahaya dampak mendulang bagi ibu dan anak. Dinas Sosial dan P3AP2KB melakukan pendataan ibu dan anak di area pendulangan sebagai sumber data setiap bulan.
Adapun indikator yang menjadi keberhasilan kesepakatan ini adalah jumlah ibu dan anak di area pendulang berkurang 30 persen, jumlah pengumpulan data dilakukan setiap triwulan. Tidak ada insiden bagi ibu dan anak di area pendulang serta beberapa poin lainnya.
Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito juga menyebutkan, salahsatu kendala paling umum di Papua adalah kebiasaan mendulang emas.
Ia mengatakan, memang sangat sulit untuk menata kelola karena kondisi masyarakat saat ini menggantungkan hidupnya dengan kondisi tersebut.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hal ini.
“Supaya tidak ada yang nanti mendapat bencana dengan kondisi seperti itu. Kita kemarin baru dapat informasi dari Sumatera Barat sana kan ada pertambangan lokal yang runtuh mengakibatkan korban jiwa, kita tidak mau itu terjadi di tempat kita,” pungkasnya. (*)
