CEPOSONLINE.COM, BIAK – Regenerasi kepemimpinan sekolah menjadi salah satu tantangan dunia pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
Di tengah kebutuhan menghadirkan kepala sekolah yang mampu mendorong perubahan kualitas pendidikan, pemerintah daerah mulai menyiapkan guru-guru potensial agar memiliki kompetensi dan kesiapan sebelum mengikuti proses seleksi calon kepala sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd., M.A.P., mengatakan, kepala sekolah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Mereka dituntut menjadi pemimpin sekaligus penggerak perubahan yang mampu membawa sekolah menuju peningkatan mutu pendidikan.
“Isu utamanya adalah kepala sekolah itu pemimpin sekaligus lokomotif perubahan di sekolah. Jadi, kalau pendidikan kita mau berubah, ya kepala sekolah,” ujar Kamaruddin Jumat (13/11/2026)
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dijawab adalah kesiapan guru dalam menghadapi proses seleksi kepala sekolah, baik dari sisi administrasi maupun kemampuan substansi.
Karena itu, Dinas Pendidikan Biak Numfor mengambil langkah dengan memberikan pembekalan lebih awal kepada guru-guru yang berpotensi menduduki jabatan tersebut.
Pendekatan ini, kata Kamaruddin, menjadi strategi yang sengaja dilakukan agar para calon tidak memasuki tahapan seleksi tanpa persiapan memadai.
Melalui pendampingan, peserta diharapkan memahami persyaratan, tanggung jawab, serta kompetensi kepemimpinan yang dibutuhkan.
“Kami ingin sebelum guru-guru ini mengikuti seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi substansi bakal calon kepala sekolah, kami bekali dulu supaya ketika masuk ke seleksi mereka sudah siap,” jelasnya.
Hal menarik dari proses penjaringan tersebut adalah munculnya cukup banyak guru berusia relatif muda yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon kepala sekolah.
Kondisi ini membuka peluang regenerasi kepemimpinan pendidikan, sekaligus menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dipersiapkan untuk memimpin sekolah pada masa mendatang.
Kamaruddin menjelaskan, proses penjaringan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Persyaratan yang menjadi perhatian antara lain kepangkatan bagi guru berstatus PNS, pengalaman mengajar bagi guru PPPK, serta kepemilikan sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat kini memiliki sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi guru-guru yang memenuhi persyaratan.
Melalui sistem tersebut, guru yang masuk dalam penjaringan dapat dipanggil untuk melengkapi dokumen dan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Mekanisme itu dinilai menyerupai manajemen talenta, karena calon pemimpin sekolah dijaring berdasarkan persyaratan dan kualifikasi yang dimiliki, bukan semata-mata berdasarkan senioritas atau lamanya seseorang mengabdi sebagai guru.
Meski demikian, Kamaruddin menegaskan bahwa memenuhi persyaratan administrasi belum otomatis menjadikan seseorang layak diangkat sebagai kepala sekolah.
Dalam jalur reguler, calon masih harus mengikuti pendidikan dan pelatihan bakal calon kepala sekolah yang diselenggarakan kementerian hingga memperoleh sertifikat sebagai dasar proses pengangkatan. (*)