CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Sebanyak 126 kampung di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, melaporkan eks Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, ke Polda Papua.
Laporan itu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dan ada indikasi yang bersangkutan telah melakukan korupsi dana desa selama menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya.
"Jadi substansi laporan ini terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.”
“Awal persoalan itu ketika 2017, ada pergantian seluruh kepala kampung di Puncak Jaya oleh Bupati Yuni Wonda sebanyak 126 kepala kampung," kata Pengacara 126 kepala Kampung itu, Herman Gongga Salu, Rabu (3/7/2024).
Kemudian 126 kepala kampung yang tidak terima dengan pemberhentian sepihak saat itu melakukan gugatan di PTUN Jayapura.
Putusan PTUN Jayapura memerintahkan kepada bupati untuk membatalkan SK pengangkatan kepala kampung tersebut.
Kemudian, amar berikutnya harus mengembalikan para kepala kampung yang diganti itu pada posisinya sebelumnya sebagai kepala kampung.
Namun bupati saat itu mengajukan banding terhadap putusan itu ke PTUN Makassar.
Lagi-lagi putusan PTUN Makassar menguatkan putusan PTUN Jayapura.
"Lagi-lagi putusan ini tidak dilaksanakan oleh bupati Puncak Jaya saat itu.”
“Kemudian beliau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.”
“Kemudian putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan PTUN Jayapura dan Makassar.”
“Artinya perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap,"ujarnya.
Lanjut dia, oleh karena itu, pengadilan tata usaha negara Jayapura, sudah mengajukan permohonan eksekusi.
Penetapan eksekusi dikeluarkan oleh PTUN Jayapura, itu pun tidak dilaksanakan oleh bupati Puncak Jaya.
Karena putusan itu tidak dilaksanakan oleh Bupati saat itu maka seluruh kepala kampung yang diganti dan tidak dikembalikan jabatannya itu bersepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke Polda Papua.
Karena yang menjadi persoalan adalah ada dana-dana desa, yang dikelola oleh kepala kampung.
"Nah ironisnya ini ada putusan yang sudah jelas-jelas yang menyatakan bahwa SK pemberhentian kepala kampung itu tidak sah, kemudian mengembalikan kepala kampung pada posisinya, tapi ini bupati tidak melaksanakan. Kenapa ironis karena ini ada uang negara yang dikelola, oleh kepala kampung yang tidak sah," katanya.
Dia mengatakan persoalan ini sebelumnya sudah dilaporkan oleh salah satu LSM pada saat itu, namun tidak didampingi oleh kuasa hukum saat itu sehingga proses selanjutnya terhenti.
Upaya hukum itu juga sudah dilakukan secara perdata namun belum ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan, kemudian para kepala kampung ini mengambil proses hukum secara pidana.
"Setelah kami cek laporan kami di Polda Papua, ternyata sudah ada diaposisi dari wakapolda, kepada unit Tipikor untuk menangani persoalan ini.
Selanjutnya, Titus Tabuni yang juga salah satu warga mengatakan,tumpuan masyarakat dalam hal ini, para kepala kampung itu agar persoalan ini diselesaikan secara hukum yang berlaku.
"Kalau kita lihat konteks masalah ini, yang bersangkutan itu diangkat oleh undang-undang, tapi tidak melaksanakan undang-undang itu sendiri berarti yang bersangkutan seolah olah kebal hukum," tambahnya. (*)
Editor : Gratianus Silas