CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Empat anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan ikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Langkah penyerahan diri dan lepas dari jalan kekerasan ini ditandai dengan penyerahan empat pucuk senjata api dalam Upacara Reintegrasi Nasional di halaman Makodim 1714/Puncak Jaya, Sabtu (26/9/2026).
Keempat mantan anggota OPM tersebut adalah Bongkar Tabuni dan Lipar Tabuni dari OPM Kodap X/Tolikara, serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari OPM Kodap XXVIII/Yambi. Kopitua Tabuni tercatat memegang posisi sebagai Koordinator Lapangan (Danops Wil) OPM Kodap XXVIII/Yambi.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat di hadapan unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat keamanan, keempatnya membacakan ikrar setia dan mencium Bendera Merah Putih sebagai simbol komitmen meninggalkan aksi bersenjata.
Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menerima langsung penyerahan empat senjata api tersebut.
Adapun amunisi dan persenjataan yang diserahkan meliputi satu pucuk senapan serbu AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol Trailside Sig Arms kaliber .22 LR (diserahkan Bejo Tabuni), dan satu pucuk pistol Combat kaliber 9 mm (diserahkan Lipar Tabuni).
Seluruh barang bukti persenjataan tersebut kini telah diamankan dan diproses sesuai dengan prosedur hukum serta ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
Dalam amanatnya, Brigjen TNI Riyanto mengapresiasi keputusan keempat orang tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat dan memilih jalan damai.
“Keberanian bukan hanya ketika seseorang mampu mengangkat senjata, tetapi juga ketika berani meletakkannya dan memilih kehidupan yang lebih baik. Hari ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari ini adalah tentang memilih masa depan,” ujar Brigjen TNI Riyanto.
Riyanto menekankan bahwa penyerahan senjata ini hanyalah langkah awal dari proses pemulihan sosial. Fase krusial selanjutnya berada pada aspek penerimaan masyarakat, pendampingan dari pemerintah daerah, serta pemulihan hak-hak mereka untuk hidup secara layak dan bermartabat.
