CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meminta Panglima TNI mencabut pelabelan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB).
Perubahan nomenklatur tersebut dinilai berpotensi membawa konsekuensi serius terhadap situasi keamanan dan keselamatan masyarakat sipil di Papua.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengingatkan agar pelabelan tersebut tidak dijadikan dasar untuk membenarkan pelaksanaan operasi militer di Papua.
Menurutnya, pemberian label terhadap kelompok tertentu bukan sekadar persoalan pergantian istilah, tetapi dapat memengaruhi penentuan status operasi dan pendekatan aparat keamanan di lapangan.
“Dalam perspektif HAM, ini sangat mengancam keselamatan warga sipil. Karena itu, saya mengingatkan Kogabwilhan dan Panglima TNI agar berhati-hati dalam pelabelan,” tegas Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (22/11/2026).
Ia menegaskan, Papua merupakan daerah rawan konflik, bukan daerah konflik. Karena itu, setiap persoalan keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana harus diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum dengan kepolisian sebagai institusi yang mengendalikan penanganan.
Sementara itu, TNI dapat memberikan bantuan apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan mengambil alih kewenangan penegakan hukum dengan menentukan sendiri status kelompok maupun operasi keamanan.
Frits juga mengingatkan bahwa pelabelan terhadap kelompok tertentu berpotensi menjadi pintu masuk penggunaan pendekatan militer.
Padahal, menurutnya, penanganan tindak pidana harus tetap berada dalam koridor hukum dan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.
Frits juga menyinggung pengalaman panjang operasi keamanan di Papua. Frits menyebut, selama ini tercatat 42 sandi operasi yang pernah dilakukan untuk menumpas OPM. Namun, berbagai operasi tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas.
“Namun, berbagai operasi tersebut belum menyelesaikan persoalan. Bahkan, keberadaan kelompok OPM justru tumbuh subur,” katanya.
Menurut Frits, pengalaman tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi TNI, terutama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III dan satuan yang terlibat dalam operasi keamanan di Papua, termasuk Koops Habema.
Ia meminta agar TNI tidak menggunakan pelabelan sebagai alasan untuk menjalankan operasi yang tidak memiliki dasar dan koordinasi yang jelas.
“Jadi ingat, pelabelan itu identik dengan operasi. Jangan kemudian memberi label untuk menjustifikasi operasi yang tidak mendapat restu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Frits meminta setiap kebijakan terkait pelabelan maupun penentuan status operasi keamanan dikoordinasikan dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Lembaga terkait, termasuk DPR, juga perlu dilibatkan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, operasi keamanan yang tidak terukur dan tidak terkendali berisiko menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil. Dampaknya tidak hanya berupa kematian dan pengungsian, tetapi juga munculnya ketakutan serta hilangnya rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Frits juga mengingatkan bahwa situasi tersebut dapat dimanfaatkan pihak asing untuk membangun kampanye negatif terhadap Indonesia. Karena itu, perlindungan HAM harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan di Papua.
“Operasi yang cenderung tidak terukur dan liar itu mengancam keselamatan masyarakat sipil. Ketika masyarakat sipil terancam, ada yang mengungsi dan meninggal dunia, maka wibawa bangsa ini akan dirongrong bangsa asing,” pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa