TNI Ubah Label OPM Jadi KEB, Komnas HAM Khawatir Operasi Militer di Papua Meluas

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meminta Panglima TNI mencabut pelabelan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB).
Perubahan nomenklatur tersebut dinilai berpotensi membawa konsekuensi serius terhadap situasi keamanan dan keselamatan masyarakat sipil di Papua.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengingatkan agar pelabelan tersebut tidak dijadikan dasar untuk membenarkan pelaksanaan operasi militer di Papua.
Menurutnya, pemberian label terhadap kelompok tertentu bukan sekadar persoalan pergantian istilah, tetapi dapat memengaruhi penentuan status operasi dan pendekatan aparat keamanan di lapangan.
“Dalam perspektif HAM, ini sangat mengancam keselamatan warga sipil. Karena itu, saya mengingatkan Kogabwilhan dan Panglima TNI agar berhati-hati dalam pelabelan,” tegas Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (22/11/2026).
Ia menegaskan, Papua merupakan daerah rawan konflik, bukan daerah konflik. Karena itu, setiap persoalan keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana harus diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum dengan kepolisian sebagai institusi yang mengendalikan penanganan.
Sementara itu, TNI dapat memberikan bantuan apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan mengambil alih kewenangan penegakan hukum dengan menentukan sendiri status kelompok maupun operasi keamanan.
Frits juga mengingatkan bahwa pelabelan terhadap kelompok tertentu berpotensi menjadi pintu masuk penggunaan pendekatan militer.
Padahal, menurutnya, penanganan tindak pidana harus tetap berada dalam koridor hukum dan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.
Frits juga menyinggung pengalaman panjang operasi keamanan di Papua. Frits menyebut, selama ini tercatat 42 sandi operasi yang pernah dilakukan untuk menumpas OPM. Namun, berbagai operasi tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas.



