Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TNI Ubah Label OPM Jadi KEB, Komnas HAM Khawatir Operasi Militer di Papua Meluas

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Papua Frits Ramandey saat memberikan keterangan pers terkait eskalasi konflik dan pelanggaran HAM di Papua. (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Papua Frits Ramandey saat memberikan keterangan pers terkait eskalasi konflik dan pelanggaran HAM di Papua. (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meminta Panglima TNI mencabut pelabelan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB).

Perubahan nomenklatur tersebut dinilai berpotensi membawa konsekuensi serius terhadap situasi keamanan dan keselamatan masyarakat sipil di Papua.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengingatkan agar pelabelan tersebut tidak dijadikan dasar untuk membenarkan pelaksanaan operasi militer di Papua. 

Advertisement

Menurutnya, pemberian label terhadap kelompok tertentu bukan sekadar persoalan pergantian istilah, tetapi dapat memengaruhi penentuan status operasi dan pendekatan aparat keamanan di lapangan.

“Dalam perspektif HAM, ini sangat mengancam keselamatan warga sipil. Karena itu, saya mengingatkan Kogabwilhan dan Panglima TNI agar berhati-hati dalam pelabelan,” tegas Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (22/11/2026).

Ia menegaskan, Papua merupakan daerah rawan konflik, bukan daerah konflik. Karena itu, setiap persoalan keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana harus diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum dengan kepolisian sebagai institusi yang mengendalikan penanganan.

Advertisement

Sementara itu, TNI dapat memberikan bantuan apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan mengambil alih kewenangan penegakan hukum dengan menentukan sendiri status kelompok maupun operasi keamanan.

Frits juga mengingatkan bahwa pelabelan terhadap kelompok tertentu berpotensi menjadi pintu masuk penggunaan pendekatan militer.

Padahal, menurutnya, penanganan tindak pidana harus tetap berada dalam koridor hukum dan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.


Frits juga menyinggung pengalaman panjang operasi keamanan di Papua. Frits menyebut, selama ini tercatat 42 sandi operasi yang pernah dilakukan untuk menumpas OPM. Namun, berbagai operasi tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas.

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

Di Yahukimo Seorang Tukang Kayu Tewas Mengenaskan 

Di Yahukimo Seorang Tukang Kayu Tewas Mengenaskan 

Seorang warga bekerja sebagai operator senso kayu, J.W. alias U. (42), ditemukan meninggal dunia di Kampung Key-Key, Kabupaten Yahukimo, Pap

Diduga Dua Anggota OPM Tewas dalam Kontak Tembak dengan Satgas Habema di Nduga

Diduga Dua Anggota OPM Tewas dalam Kontak Tembak dengan Satgas Habema di Nduga

Dua orang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap III/Ndugama-Nderakma meninggal dunia dalam kontak tembak dengan personel Satga

Beredar Video Perekrutan Anggota OPM, Kapolres Merauke: Itu Video Lama

Beredar Video Perekrutan Anggota OPM, Kapolres Merauke: Itu Video Lama

Kapolres Merauke AKBP Leonardo menegaskan bahwa video yang beredar di masyarakat terkait perekrutan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) m

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer