CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura-Biak dan Jayapura-Serui. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga akses pelayaran masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau.
Selain subsidi melalui APBD Provinsi Papua, pemerintah juga menyiapkan program tiket kapal gratis melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya untuk menghadapi lonjakan penumpang pada Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally, menjelaskan kedua program tersebut memiliki mekanisme berbeda. Subsidi Pemprov akan diberikan secara rutin dan terjadwal, sedangkan tiket gratis disiapkan untuk periode tertentu ketika kebutuhan perjalanan masyarakat meningkat.
Untuk program subsidi, pemerintah tidak menyewa kapal secara langsung, melainkan membeli layanan perjalanan atau trip dari operator pelayaran melalui mekanisme e-purchasing.
“Untuk saat ini, trip yang akan dijalankan adalah Jayapura-Biak dan Jayapura-Serui,” kata Mathius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, besaran anggaran subsidi akan disesuaikan dengan jumlah perjalanan yang dapat dilayani pada sisa tahun anggaran 2026. Melalui skema ini, masyarakat tetap membayar tiket, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau karena sebagian biaya pelayaran mendapat dukungan pemerintah.
Menurut Mathius, subsidi tersebut penting untuk memastikan ketersediaan transportasi laut bagi masyarakat, terutama pada rute yang menjadi kebutuhan mobilitas antardaerah.
“Subsidi Pemprov untuk menjamin ketersediaan angkutan pelayaran bagi mobilitas masyarakat dengan harga terjangkau. Tidak gratis, tetapi akan rutin terjadwal,” jelasnya.
Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus membantu mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.
“Untuk subsidi, masyarakat tetap membeli tiket dengan harga terjangkau. Namun, untuk Nataru gratis,” ungkapnya.
Mathius menegaskan, pelaksanaan pelayaran tetap melibatkan operator yang selama ini telah beroperasi. Dishub akan berperan dalam memberikan dukungan, membangun kolaborasi, memastikan program menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta mengawasi pelaksanaannya agar berjalan aman dan sesuai rencana.
Sementara itu, pengoperasian Kapal Belibis masih dalam proses pengadaan melalui mekanisme e-purchasing. Pemprov Papua menargetkan kapal tersebut sudah dapat beroperasi sebelum 20 November 2026. (*)
Editor : AdminDua