Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Apa yang Dibicarakan dengan Prabowo Selama 2,5 Jam?

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Mensesneg, Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan.
Mensesneg, Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan.

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 2,5 jam di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) ternyata membahas persoalan serius.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

Informasi itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Advertisement

Menurutnya, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika politik serta hukum yang berkembang belakangan ini.

Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri berkaitan dengan perkembangan sejumlah keputusan di MK dan MA yang menjadi sorotan publik.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo, dilansir dari Jawa Pos, Selasa (10/11/2026).

Advertisement

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Ia menegaskan, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada wakilnya.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun, dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Di sisi lain, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Permintaan tersebut menjadi bagian dari pembicaraan keduanya di tengah polemik dokumen pendidikan yang belakangan kembali mencuat setelah adanya putusan dari lembaga peradilan.

Advertisement

Artikel Terkait

Hanura Desak DPR Segera Tuntaskan Polemik Suket Gibran Utamakan Kepentingan Bangsa

Hanura Desak DPR Segera Tuntaskan Polemik Suket Gibran Utamakan Kepentingan Bangsa

Polemik seputar Surat Keterangan (Suket) yang berkaitan dengan status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan

Kapolda Rontini: Semangat Pahlawan Harus Diwujudkan melalui Pengabdian Nyata

Kapolda Rontini: Semangat Pahlawan Harus Diwujudkan melalui Pengabdian Nyata

 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengajak seluruh personel Polri memberikan pelayanan terbaik

DPR Papua Tengah Pertanyakan Dasar Hukum ANTAM Kelola Tambang

DPR Papua Tengah Pertanyakan Dasar Hukum ANTAM Kelola Tambang

 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mempertanyakan dasar hukum penunjukan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer