CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–DPP Partai Hanura meminta DPR RI segera menentukan sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura
Patrice Rio Capella menyampaikan, meski partainya tidak memiliki kursi di parlemen, Hanura berharap para anggota DPR dapat menuntaskan persoalan ini pada masa sidang yang segera dibuka.
"Ini tidak boleh berlarut-larut sehingga rakyat berada dalam keragu-raguan dan posisi yang tidak menentu," ujar
Rio Capella kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (9/11/2026)
Menurutnya, DPR harus bersikap tegas agar tidak lagi muncul isu-isu liar di tengah masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi untuk itu, DPR diminta mencari jalan keluar, bahkan jika satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah mekanisme tertentu di parlemen.
"Kalaupun itu satu-satunya jalan, silakan. Hanura mendukung semuanya berjalan sesuai koridor hukum dan koridor politik yang memenuhi aturan perundang-undangan di parlemen," tegasnya.
Ia menambahkan, Hanura mendukung langkah apa pun yang diambil demi kebaikan bangsa dan negara. "Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas segalanya, apalagi sekadar kepentingan sekelompok orang. Hanura menjunjung tinggi prinsip itu," katanya.
Menanggapi usulan agar DPR menggunakan hak angket, mengingat putusan MA dinilai sudah jelas, ia berpendapat langkah tersebut tidak harus ditempuh.
Menurutnya, putusan MK dan MA tinggal disikapi oleh fraksi-fraksi di DPR. Karena itu, keputusan tidak perlu menunggu inisiatif perorangan, melainkan dapat langsung diambil para pimpinan dan petinggi fraksi. Saat ini terdapat delapan fraksi di parlemen.
"Keputusannya jangan sampai terombang-ambing. Tarik-menarik seperti ini mengganggu solidaritas bangsa. DPR harus menyelesaikan ini secara tuntas," pungkasnya. (*)