CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara kembali mengemuka.
Dewan Adat Saireri di Tanah Tabi menyatakan dukungan terhadap pembentukan provinsi baru tersebut sekaligus mendesak pemerintah dan lembaga terkait mempercepat proses administrasinya.
Dukungan itu disampaikan melalui penandatanganan Naskah Deklarasi Dukungan oleh tokoh adat, perempuan, dan pemuda Saireri di Abepura, Rabu (23/9/2026).
Aspirasi tersebut mewakili masyarakat adat dari empat kabupaten di wilayah Saireri, yakni Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
Dalam deklarasi tersebut, masyarakat adat Saireri meminta Gubernur Papua segera mengeluarkan rekomendasi pengusulan sebagai salah satu syarat pembentukan Provinsi Papua Utara.
Mereka juga mendesak DPRP Papua dan DPRP Kursi Pangangkatan memberikan dukungan Politik dalam bentuk surat Rekomendasi dalam sebagai syarat Pengusulan DOB Provinsi Papua Utara.
Mendesak MRP Papua untuk segera memberikan rekomendasi pemekaran Provinsi Papua Utara sebagai DOB Baru.
Para tokoh penandatangan deklarasi menegaskan bahwa seluruh pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan murni untuk kemajuan wilayah Saireri dan Papua secara keseluruhan.
Ketua LMA Waropen di Tanah Tabi, Karios Sawaki, yang menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat perjuangan politik dan administratif yang telah diusahakan oleh para kepala daerah serta para wakil rakyat asal Saireri di tingkat pusat.
"Perjuangan untuk Daerah Otonomi Baru lahirnya Papua Utara ini sudah didukung oleh para bupati di empat kabupaten. Disaat yang sama, anak-anak Saireri yang ada di DPD dan DPR RI juga sedang berjuang di Jakarta. Maka hari ini, kami sebagai tokoh adat Saireri di perantauan mengambil langkah untuk memperkuat perjuangan tersebut melalui deklarasi," ujar Karios, usai deklarasi.
Karios menambahkan, dari tujuh wilayah adat di Papua, wilayah lain telah lebih dulu menyatakan dukungan deklarasi untuk pemekaran daerahnya.
Oleh karena itu, masyarakat adat Saireri mempertanyakan kepastian pembentukan provinsi baru bagi wilayah mereka.
Sementara, Ketua Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pemekaran DOB Tanah Papua, Nikolaus O. Nusy, menjelaskan, Forkoda Papua sebagai perpanjangan tangan dari Forkonas di Jakarta telah melakukan evaluasi dan konsolidasi dokumen pemekaran sejak tahun 2014.
"Untuk Provinsi Papua Utara, ada daerah bawahan yang sudah diperjuangkan hampir di atas 20 tahun. Di Waropen ada calon Kabupaten Ghondumi Sisare dan Lembaru Faire, di Biak ada Kabupaten Pulau Numfor dan Napas Wandamwa/Nafas Wandive, serta di Yapen ada Yapen Timur dan Yapen Barat," tutup Nikolaus. (*)
Editor : Elfira Halifa