CEPOSONLINE. COM, JAYAPURA - Dewan Adat Saireri di Tanah Tabi secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh para tokoh adat, perempuan, dan pemuda melalui penandatanganan Naskah Deklarasi Dukungan pada, Rabu (23/9/2026) di Abepura.
Deklarasi ini mewakili aspirasi masyarakat adat dari empat kabupaten di wilayah Saireri, yakni Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
Dalam deklarasi tersebut, terdapat enam tuntutan dan komitmen utama yang disampaikan oleh para tokoh Saireri yaitu, pertama, mendukung penuh pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Ptovinsi Papua Utara.
Kedua, meminta Gubernur Provinsi Papua untuk segera mengeluarkan rekomendasi pengusulan sebagai syarat pemekaran Provinsi Papua Utara.
Ketiga, mendesak DPRP Papua dan DPRP kursi pangangkatan memberikan dukungan politik dalam bentuk surat rekomendasi dalam sebagai syarat pengusulan DOB Provinsi Papua Utara.
Keempat, mendesak MRP Papua untuk segera memberikan rekomendasi pemekaran Provinsi Papua Utara sebagai DOB baru.
Dan kelima, berkomitmen menjaga situasi keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat, dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.
Para tokoh penandatangan deklarasi menegaskan bahwa seluruh pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan murni untuk kemajuan wilayah Saireri dan Papua secara keseluruhaan.
"Perjuangan untuk DOB Papua Utara sudah didukung oleh para bupati di empat kabupaten. Di saat yang sama, anak-anak Saireri yang ada di DPD dan DPR RI juga sedang berjuang di Jakarta. Maka hari ini, kami sebagai tokoh adat Saireri di perantauan mengambil langkah untuk memperkuat perjuangan tersebut melalui deklarasi," ujar Ketua LMA Waropen di Tanah Tabi, Carlos Sawaki
Carlos menambahkan, dari tujuh wilayah adat di Papua, wilayah lain telah lebih dulu menyatakan dukungan deklarasi untuk pemekaran daerahnya.
Oleh karena itu, masyarakat adat Saireri mempertanyakan kepastian pembentukan provinsi baru bagi wilayah mereka.
"Kalau wilayah adat lain sudah diatur pembentukan provinsi barunya, kenapa Saireri belum? Ini menjadi pertanyaan besar masyarakat adat. Pemekaran adalah hak politik, sehingga kami melakukan deklarasi untuk memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP, hingga Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Dukungan lain juga datang dari perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Supiori, Simon Rumkabu, menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan Provinsi Papua Utara merupakan kerinduan mendasar yang telah diperjuangkan sejak tahun 2000.
"Kami dari Mananwir bagian Supiori sangat berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adat Saireri. Perjuangan ini sudah dimulai sejak tahun 2000 lalu," ujar Simon.
Ketua Forkoda Papua, Nikolaus O. Nusy, usai momentum deklarasi dukungan pembentukan DOB Provinsi Papua Utara oleh Dewan Adat Saireri di Tanah Tabi.
Nikolaus menjelaskan, Forkoda Papua sebagai perpanjangan tangan dari Forkonas di Jakarta telah melakukan evaluasi dan konsolidasi dokumen pemekaran sejak tahun 2014.
"Untuk Provinsi Papua Utara, ada daerah bawahan yang sudah diperjuangkan hampir di atas 20 tahun. Di Waropen ada calon Kabupaten Ghondumi Sisare dan Lembah Rufaire, di Biak ada Kabupaten Pulau Numfor dan Napas Wandamwa/Nafas Wandive, serta di Yapen ada Yapen Timur dan Yapen Barat," terang Nikolaus. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser