CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Kondisi Pasar di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR Papua, Alberth Merauje.
Pasar yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR dengan anggaran sekitar Rp70,24 miliar pada 2016-2018 itu dinilai belum dikelola dan dirawat secara maksimal.
Sorotan tersebut disampaikan Alberth saat mengunjungi kawasan perbatasan RI-PNG, Kamis (17/9/2026). Ia melihat sejumlah fasilitas pasar mulai rusak dan kawasan terlihat kurang tertata.
"Pedagang mengeluh soal air dan penataan pasar. Sangat miris, pasar ini ada di lintas batas tetapi kondisinya semrawut. Padahal pedagang membayar iuran setiap bulan," kata Alberth.
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi bahwa transaksi di pasar dapat mencapai miliaran rupiah setiap kali dibuka.
Karena itu, pemerintah diminta mengelolanya secara profesional agar berdampak pada ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah.
Alberth juga mendorong agar pasar tidak hanya dibuka tiga kali dalam sepekan, tetapi dikembangkan menjadi pusat perdagangan sekaligus wisata perbatasan.
Produk khas Papua seperti noken, makanan lokal, pakaian dan cenderamata dapat dipasarkan di kawasan tersebut.
"Setiap bulan bisa dibuat event, misalnya pertukaran budaya Indonesia–PNG atau kegiatan seni. Ini bisa menarik lebih banyak pengunjung dan menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Namun, sebelum dikembangkan, Alberth meminta pemerintah melakukan pembenahan. Sejumlah fasilitas seperti bangunan, jalan, toilet, bak air serta lingkungan pasar disebut mulai rusak dan tidak terawat.
Ia mengusulkan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan untuk tahap awal pembenahan infrastruktur, kebersihan dan penataan pedagang.
"Setelah itu ditertibkan. Pedagang ditata, kebersihan diurus, keamanan disiapkan dan retribusi ditarik secara jelas,” tutupnya. (*)
Editor : Elfira Halifa