CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Keterbatasan akses pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, hingga sulitnya menjangkau wilayah terpencil masih menjadi tantangan bagi anak-anak di Papua Tengah untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menghadirkan program tenaga Guru MAPEGA untuk menjangkau sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan program Guru MAPEGA merupakan salah satu kebijakan prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang selama ini belum menikmati layanan pendidikan secara memadai.
Yulianus menjelaskan, Berdasarkan data yang menjadi patokan, jumlah ATS di Papua Tengah pada 2024 tercatat sebanyak 205.764 anak. Angka tersebut menurun menjadi 137.118 anak pada 2026, atau berkurang sebanyak 68.646 anak.
Meski menunjukkan penurunan, jumlah tersebut masih menjadi perhatian pemerintah. Sebab, persoalan ATS tidak hanya berkaitan dengan anak yang belum pernah bersekolah, tetapi juga mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
"Kenapa perluasan akses pendidikan ini menjadi program prioritas? Karena didukung oleh data. 2024 tercatat sebanyak 205.764 anak. Angka tersebut menurun menjadi 137.118 anak pada 2026, atau berkurang sebanyak 68.646 anak. Penyebabnya beragam, mulai dari belum pernah bersekolah, putus sekolah, sampai tidak melanjutkan pendidikan," ujar Yulianus saat ditemui di kantornya, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, persoalan anak putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dipengaruhi konflik keamanan, lingkungan sosial, serta keterbatasan tenaga pendidik di sejumlah wilayah.
Bahkan, tidak sedikit anak yang harus menghentikan pendidikan karena sekolah tidak memiliki guru. Sementara anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan kerap menghadapi persoalan jarak, biaya transportasi, hingga kebutuhan tempat tinggal ketika harus bersekolah di kota.
"Guru tidak ada di sekolah, akhirnya anak-anak tidak belajar. Ada juga anak yang sudah selesai SD, tetapi tidak bisa melanjutkan ke SMP karena biaya atau jarak. Persoalan seperti ini yang harus kita jawab melalui kebijakan pendidikan," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Papua Tengah menjalankan sejumlah program, di antaranya pendidikan gratis dan penyediaan tenaga Guru MAPEGA. Program pendidikan gratis diarahkan untuk membantu anak-anak yang terkendala biaya, sedangkan Guru MAPEGA diharapkan mengatasi kekurangan tenaga pengajar, terutama di wilayah 3T.
Dalam perekrutan, pemerintah memprioritaskan calon guru yang memiliki latar belakang pendidikan dan berasal dari kampung atau distrik tempat mereka akan mengabdi. Kebijakan ini diharapkan dapat membangun kedekatan antara guru, siswa, dan masyarakat setempat.
"Kami ingin guru yang mengajar di kampung itu sebisa mungkin merupakan anak asli dari kampung tersebut. Kalau tidak ada, paling tidak berasal dari distrik yang sama. Dengan begitu, mereka bisa mengabdi di daerahnya sendiri," katanya.
Namun, Yulianus mengakui, mencari tenaga guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan sekaligus berasal dari wilayah penempatan bukan perkara mudah. Sejumlah daerah, seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, masih menghadapi keterbatasan calon guru lokal yang memenuhi persyaratan.
Pada 2026, Pemprov Papua Tengah merencanakan penambahan 500 tenaga Guru MAPEGA sebagai kelanjutan dari perekrutan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 264 orang. Dari proses seleksi tahun ini, sebanyak 418 orang dinyatakan memenuhi persyaratan dan direkrut.
"Untuk tahun ini, dari target 500 orang, yang memenuhi persyaratan dan terseleksi sebanyak 418 orang. Kami tetap selektif karena calon guru harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan," ungkap Kuayo.
Setelah ditempatkan, para guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membantu melakukan verifikasi data siswa di sekolah masing-masing. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah siswa yang tercatat dalam data sekolah dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menggelar pelatihan penguatan kapasitas bagi tenaga Guru MAPEGA pada September 2026. Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari di masing-masing kabupaten agar pemerintah dapat sekaligus memantau keaktifan guru di wilayah penugasan.
Yulianus mengatakan, para guru dibekali kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), membuat modul pembelajaran kontekstual, serta memahami karakter dan kebutuhan peserta didik di daerah masing-masing.
"Kami ingin guru-guru ini tidak hanya hadir di sekolah, tetapi juga mampu menyusun bahan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak-anak di kampung. Mereka harus bisa mengenali karakter siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan," ujarnya.
Selain kemampuan mengajar, penguatan karakter juga menjadi perhatian dalam pelatihan tersebut. Para guru diberikan pemahaman mengenai profesionalitas, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta pentingnya menjadi teladan bagi siswa.
Menurut Yulianus, seorang guru harus memiliki empat kompetensi dasar, yakni kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Keempat kompetensi tersebut menjadi bekal penting bagi guru baru yang akan menghadapi tantangan mengajar di wilayah terpencil.
"Guru harus menguasai bidang yang diajarkan, memahami metode pembelajaran, mampu berkomunikasi dengan siswa dan masyarakat, serta memiliki kepribadian yang baik. Guru harus menjadi teladan bagi anak-anak, termasuk dalam hal kedisiplinan dan kejujuran," tegasnya.
Pelatihan di masing-masing kabupaten juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah provinsi. Selain memeriksa laporan kegiatan guru sejak mulai bertugas, dinas turut memantau keaktifan mereka melalui informasi dari masyarakat, tokoh gereja, dan pihak sekolah.
"Kami ingin memastikan bahwa guru-guru yang sudah ditempatkan benar-benar aktif di lapangan. Karena itu, kami turun langsung ke kabupaten untuk melihat kondisi mereka sekaligus mendengar informasi dari masyarakat," kata dia.
Ke depan, Pemprov Papua Tengah juga merencanakan pengembangan program Guru MAPEGA melalui pembentukan sekolah binaan di daerah yang sulit dijangkau serta Sekolah Unggul untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap kabupaten.
Sekolah binaan akan diarahkan ke wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, termasuk daerah yang hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat. Pemerintah juga merencanakan penambahan tenaga pengajar dan pengaturan penugasan bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Yulianus menambahkan, fokus program pada jenjang pendidikan dasar didasarkan pada besarnya jumlah siswa di tingkat tersebut serta pentingnya penguatan kemampuan literasi dan numerasi sejak dini.
"Kalau fondasi pendidikan dasar kuat, anak-anak akan lebih siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kami ingin anak-anak di Papua Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, baik yang tinggal di kota maupun di kampung-kampung terpencil," tutupnya. (*)
Editor : Weny Firmansyah