CEPOSONLINE.COM - NABIRE, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Nabire bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintah daerah di wilayah Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Nabire di Ballroom kantor Gubernur Papua Tengah, Senin, (14/7/3025).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI beserta tim, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, Pimpinan kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire juga tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan upaya pemberantasan Korupsi diharapkan
berdampak pada peningkatan Integritas Pemerintahan yang dapat diketahui antara lain melalui skor hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
“ Upaya Pencegahan Korupsi Daerah yang dilakukan pemerintah daerah dilaporkan melalui Monitoring Controlling and Surveilance For Prevention (MCSP), yang merupakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang didorong oleh KPK,” kata Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa saat membuka rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata Kelolah pemerintah daerah di wilayah Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Nabire.
Menurutnya Pelaksanaan Rapat Koordinasi kali ini difokuskan pada area Perencanaan, Penganggaran, Penertiban Aset, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) strategis serta Monitoring Controlling and Surveilance For Prevention (MCSP) di Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire.
“ Pada tahun 2024, total nilai capaian MCP Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah 53%. Dengan nilai rerata Provinsi Papua Tengah 42%. Peringkat capaian nilai MCP Provinsi dan masing- masing Kabupaten, yaitu: Pemerintah Kabupaten Paniai
61%, Pemerintah Kabupaten Deiyai
57%, Pemerintah Kabupaten Mimika
55%, Pemerintah Provinsi Papua Tengah
53%, Pemerintah Kabupaten Puncak
34%, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
31%, Pemerintah Kabupaten Dogiyai
31%, Pemerintah Kabupaten Nabire
30%,Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, 26 %,” tuturnya.
Dengan kondisi rerata nilai MCP yang masih di bawah 50%, tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar bisa meningkatkan capaian tersebut.
Gubernur Meki menegaskan agar pemerintah daerah bersama-sama meneguhkan komitmenpencegahan korupsi melalui:
1. Sinergi dan Kolaborasi dengan melibatkan seluruh Instansi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan Korupsi.
2. Tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada satu Instansi/Lembaga saja, namun merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa.
3. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, khususnya di tataran pencegahan.
4. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian khusus pada perbaikan tata kelola 8 area MCSP, dengan mendorong OPD terkait untuk memenuhi indikator dan Sub Indikator sebagaimana yang tertuang dalam program Monitoring Controlling and Surveilance for Prevention (MCSP).
5. Pemerintah Daerah diharapkan mengakselerasi perbaikan tata kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencegah kerugian keuangan daerah dan meningkatkan kemandirian Fiskal Daerah.
6. Pemerintah Daerah agar mewaspadai pola kejahatan yang semakin canggih, Perilaku adaptif dalam konteks pencegahan korupsi dan selalu menjaga komitmen sehingga penyelenggaraan Pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga mengajak seluruh peserta rapat koordinasi, untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberikan kontribusi terbaik dalam upaya pemenuhan indikator dan sub indikator MCSP.
“ Saya juga mengharapkan bahwa hasil dari rapat evaluasi ini dapat menghasilkan keputusan yang kongkret dan dapat diimplementasikan dengan baik,” lugas Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Lanjut Gubernur, saya menyampaikan terima kasih kepada Tim Koordinasi dan Supervisi KPK yang telah mendampingi Provinsi Papua Tengah meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui MCSP dan menjadikan Pemerintah Papua Tengah yang tertib dan transparan serta akuntabel. (*)
Editor : Agung Trihandono