CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Sebanyak 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua Selatan telah mendapatkan izin operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, dari jumlah tersebut masih terdapat satu SPPG yang belum dapat beroperasi karena masih ditahan atau berada dalam status moratorium dari BGN.
Koordinator Regional BGN Papua Selatan, Sadika Nur Hidayah, menjelaskan sebelumnya terdapat tiga SPPG yang sempat berstatus suspend karena persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Namun, saat ini seluruh SPPG tersebut telah kembali mendapatkan izin operasional setelah persyaratan IPAL dipenuhi.
“Untuk yang suspend sendiri saat ini sudah terbuka semua, jadi sudah tidak ada SPPG yang tersuspend. Sebelumnya memang ada sekitar tiga SPPG yang tersuspend karena alasan IPAL. Alhamdulillah sekarang IPAL-nya sudah terbuka semua dan sudah diizinkan untuk operasional,” jelas Sadika.
Sementara satu SPPG yang masih ditahan yakni SPPG Merauke, Malind, Padangraharja. SPPG tersebut sebelumnya direncanakan ikut dalam peluncuran operasional bersama dua SPPG lainnya di Merauke.
Namun, karena masih ada sejumlah hal yang perlu ditelusuri, peluncuran SPPG tersebut akhirnya ditunda.
“Harusnya hari ini mereka juga ikut operasional dan ada launching bersama, tetapi karena ada satu dan dua hal yang masih kami telusuri akhirnya dibatalkan,” katanya.
Dengan demikian, peluncuran secara seremonial di Papua Selatan saat ini hanya dilakukan terhadap dua SPPG, yakni SPPG Merauke Kelapa 5 dan SPPG Merauke Kelapa 5-2.
Sadika menyebutkan, dari total 20 SPPG yang telah mendapatkan izin operasional di Papua Selatan, sebanyak 14 SPPG berada di Merauke, satu di Mappi, satu di Boven Digoel, dan empat SPPG berada di Asmat.
Minimnya jumlah SPPG di tiga kabupaten tersebut, menurutnya, salah satunya disebabkan masih terbatasnya investor atau mitra yang berminat membangun SPPG.
“Sebagian besar SPPG ini dibangun secara mandiri. Contohnya SPPG Merauke Kelapa 5-1 ini dibangun oleh Yayasan Satuan Komando Kesejahteraan Prajurit. Belum banyak investor yang berminat masuk di tiga kabupaten tersebut,” jelasnya.
Padahal, kata Sadika, di Boven Digoel dan Mappi terdapat sejumlah SPPG yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen. Namun, operasionalnya masih menunggu penyesuaian mekanisme dan sistem dari BGN.
“BGN sebelumnya ada perombakan mekanisme, jadi ada pembaruan sistem. Yang sebelumnya seharusnya sudah mau operasional, karena ada perbaikan itu ditunda dulu,” katanya.
Ia menambahkan, program peluncuran SPPG kali ini memang diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program di wilayah Indonesia Timur. Peluncuran dilakukan secara serentak di 16 provinsi di kawasan timur Indonesia.
Untuk dua SPPG yang diluncurkan di Merauke, masing-masing melayani sejumlah sekolah dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar.
SPPG Merauke Kelapa 5-1 melayani sekitar 15 sekolah dengan 2.014 penerima manfaat, sedangkan SPPG Merauke Kelapa 5-2 melayani sekitar 15 sekolah dengan 2.300 penerima manfaat.
Sadika menjelaskan, tidak ada batas maksimal jumlah sekolah yang dapat dilayani satu SPPG. Batas utamanya adalah jumlah penerima manfaat, yakni maksimal sekitar 3.000 penerima manfaat per SPPG.
“Untuk sekolah tidak ada maksimalnya. Kami memaksimalkan di jumlah siswa. Satu SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat,” jelasnya.
Terkait bahan pangan, BGN Papua Selatan juga mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal. Bahan makanan untuk program tersebut akan diutamakan berasal dari MKM/UMKM lokal, melalui koordinasi dengan mitra pengelola SPPG.
Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan makanan, BGN Papua Selatan melakukan pengawasan pada sejumlah tahapan.
Sadika mengatakan, monitoring dilakukan sejak bahan baku masuk ke SPPG. Pengawasan juga dilakukan pada dini hari hingga pagi untuk memastikan proses produksi, pengemasan hingga distribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami melakukan monitoring di dua waktu. Pertama pada saat bahan baku masuk. Kami melakukan monitoring bersama seluruh SPPG untuk melihat apakah mereka benar-benar memantau kualitas bahan yang masuk,” katanya.
“Selain itu, kami juga melakukan monitoring mulai pukul 02.00 sampai 08.00 WIT untuk memastikan adanya pemantauan pada saat proses produksi sampai dengan proses pengemasan dan distribusi awal,” sambungnya.
Meski dua SPPG telah beroperasi dan diluncurkan di Merauke, Sadika mengakui belum seluruh sekolah dan siswa di wilayah tersebut menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Belum. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum menerima. Ini yang sementara kami usahakan supaya ada pembukaan lebih banyak lagi SPPG, khususnya di Papua Selatan dan kabupaten-kabupaten lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam pembukaan SPPG baru adalah kebutuhan investasi yang cukup besar, terutama di wilayah terpencil.
Biaya pembangunan satu SPPG sangat bergantung pada fasilitas yang telah dimiliki mitra atau yayasan. Jika mitra telah memiliki bangunan, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp2 miliar.
Namun, apabila belum memiliki bangunan, kendaraan maupun peralatan, kebutuhan investasi dapat mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Bahkan, jika belum memiliki lahan, kebutuhan tersebut dapat mencapai sekitar Rp6 miliar.
“Ini yang menjadi salah satu kendala ataupun tantangan kami untuk membuka SPPG di wilayah terpencil seperti Mappi dan Asmat. Mereka juga terkendala pengiriman barang dan lain-lain,” pungkas Sadika. (*)
Editor : Weny Firmansyah