CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Stok beras di Merauke, Papua Selatan, mulai mengalami penurunan sejak Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang yang membuat sebagian besar petani kesulitan mengolah lahan sawah akibat keterbatasan air. Bahkan, Perum Bulog Merauke harus mendatangkan beras dari luar Merauke sebanyak 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan ASN dan TNI Polri dalam beberapa bulan kedepan.
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya untuk komoditas beras.
"Pada dasarnya memang ketahanan pangan, khususnya beras, itu cadangannya berkurang. Mulai masuk bulan Agustus kemarin memang sudah mengalami kekurangan," kata Paskalis Imadawa kepada wartawan di Merauke, Rabu (23/9/2026) .
Menurutnya, penurunan stok beras tersebut tidak terlepas dari dampak kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi semakin sulit karena sebagian besar lahan persawahan di Merauke, masih mengandalkan sawah tadah hujan.
"Rata-rata sawah di sini adalah sawah tadahan hujan. Jadi tidak ada jaringan irigasi, tidak ada bendungan," ujarnya.
Ketiadaan jaringan irigasi membuat petani sangat bergantung pada curah hujan. Ketika kemarau berlangsung panjang dan sumber air mulai mengering, petani tidak dapat mengolah lahan secara optimal. Sebaliknya, saat musim hujan, air melimpah bahkan bisa menjadi bencana bagi petani.
"Makanya ketika musim kemarau tiba, apalagi musim kemarau yang berkepanjangan begini, petani tidak bisa olah sawahnya. Karena memang stok air sudah tidak ada. Bahkan sebagian padi yang sudah ditanam petani mengalami kekeringan," jelasnya.
Meski menghadapi persoalan pada komoditas beras, Paskalis menyebut sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang masih dapat diproduksi.
"Kalau untuk cabai, bawang masih bisa. Hanya sekarang yang kita mengalami kesulitan, sangat menurun dan kekurangan untuk beras," katanya.
Namun kondisi tersebut, menurut dia, bukan berarti upaya mewujudkan ketahanan pangan di Papua Selatan terhenti.
Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun ketahanan pangan, termasuk menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu wilayah penyangga pangan nasional.
"Bukan tidak bisa terwujud. Akan terwujud, akan terwujud. Dan kita tetap perjuangkan untuk harus terwujud ketahanan pangan di Tanah Papua," tegasnya.
Paskalis menegaskan, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah membenahi infrastruktur pertanian, terutama sistem pengairan. Pemerintah mendorong pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jembatan penyeberangan alur sungai, jalan usaha tani hingga pintu-pintu air.
"Infrastruktur pertanian itu akan dibangun dengan baik, mulai dari bendungan, jaringan irigasi, sampai dengan jembatan penyeberangan alur sungai, jalan-jalan usaha tani, pintu air, itu semua nanti bisa diusahakan dalam waktu tidak terlalu lama," katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut akan semakin didukung dengan masuknya berbagai program strategis nasional di wilayah Papua Selatan.
Ia berharap pembangunan infrastruktur pertanian dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap curah hujan sehingga produksi pangan dapat berlangsung lebih stabil sepanjang tahun.
Paskalis mengungkapkan persoalan produksi beras akibat kondisi cuaca juga sempat terjadi pada tahun sebelumnya. Namun, penyebabnya berbeda. Jika tahun ini petani menghadapi kemarau panjang, tahun lalu curah hujan yang terlalu tinggi justru menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami gagal panen.
"Tahun lalu sempat berkurang juga, tapi itu tidak terlalu, karena curah hujan terlalu tinggi tahun lalu. Dan itu banyak gagal panen," ungkapnya.
Ia kembali menegaskan persoalan utama yang harus segera dibenahi adalah belum tersedianya jaringan irigasi pertanian yang terintegrasi.
"Kalau ada jaringan irigasi kan jelas, kalau banjir bisa dibuka pintu airnya. Tapi tidak ada jaringan irigasi," katanya.
Bahkan, menurutnya, jaringan irigasi mulai dari saluran primer, sekunder hingga tersier belum tertata dengan baik.
"Mulai dari jaringan primer, sekunder sampai pada tersier itu tidak ada. Jadi memang tidak tertata dengan baik," ujarnya.
Karena itu, ia berharap instansi teknis memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sistem pengairan di Merauke. (*)