CEPOSONLINE.MERAUKE — Paskalis Prayitno resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
Pelantikan dilakukan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersama 5 pejabat tinggi pratama lainnya di Kantor Gubernur Papua Selatan, Jumat (14/8/2026)
Usai dilantik, ia langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari pembenahan internal dinas, persoalan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga upaya mempercepat pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi.
Paskalis mengatakan, tugas utamanya sebagai kepala dinas adalah membantu Gubernur Papua Selatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat berjalan maksimal.
“Yang jelas tugas saya utama adalah membantu Pak Gubernur di dalam menyelesaikan tugas-tugas tentang pendidikan,” kata Paskalis.
Ia mengakui masih banyak persoalan pendidikan yang harus diselesaikan. Karena baru dilantik, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melihat kondisi internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan secara menyeluruh.
Menurutnya, kelengkapan dan validitas data menjadi hal penting sebelum pemerintah mengambil kebijakan.
“Saya akan melihat dulu kondisi internal Dinas Pendidikan seperti apa. Mungkin data-data harus kita lengkapi dahulu. Setelah data-data kita lengkapi, kita akan mengambil langkah kebijakan atas seizin Bapak Gubernur untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi kita dengar bersama,” jelas Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mappi ini.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Paskalis adalah besarnya SILPA, termasuk dari dana Otsus yang belum terserap secara optimal.
Paskalis mengaku belum mengetahui secara rinci penyebab terjadinya SILPA dalam jumlah besar karena dirinya baru mulai menjabat.
“Saya belum melihat secara detail permasalahan apa sehingga terjadi SILPA,” katanya.
Namun, persoalan tersebut dipastikan akan menjadi bagian dari evaluasi internal. Ke depan, pihaknya akan memperbaiki perencanaan program dan anggaran agar setiap alokasi anggaran dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setelah saya masuk, saya akan mencoba membuat perencanaan-perencanaan yang kira-kira bisa kita laksanakan dalam setiap tahun anggaran, sehingga tidak lagi terjadi SILPA yang begitu besar,” tegasnya.
Menurut Paskalis, optimalisasi anggaran menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan. Karena itu, anggaran pendidikan harus direncanakan dan dimanfaatkan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain pembenahan internal dan persoalan anggaran, Paskalis menyatakan siap menindaklanjuti upaya pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Sebelumnya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo telah mengambil langkah awal terkait upaya pengembalian kewenangan pendidikan menengah tersebut.
Paskalis mengatakan dirinya akan melanjutkan langkah yang telah dilakukan gubernur agar proses tersebut dapat dipercepat.
“Bapak Gubernur sudah mengambil langkah-langkah awal tentang bagaimana urusan pendidikan ini bisa dikembalikan lagi kepada provinsi, sehingga pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan tingkat lanjut, tingkat SMA ini bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur, saya akan follow up kembali, sehingga lebih dipercepat. Kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu kementerian, baik itu Kementerian Dalam Negeri, sehingga apa yang diinginkan oleh pimpinan kita itu nanti kita bisa laksanakan,” pungkasnya.
Paskalis berharap pembenahan tata kelola pendidikan, optimalisasi anggaran, dan penguatan kewenangan pemerintah provinsi dapat bermuara pada peningkatan kualitas serta pelayanan pendidikan bagi masyarakat di empat kabupaten di Papua Selatan.(*)
Editor : Agung Trihandono