Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut menjadi momentum bagi Gubernur untuk menegaskan pentingnya integritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah
jabatan.
Enam pejabat yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Pengangkatan tersebut merupakan hasil proses seleksi terbuka yang dilakukan melalui panitia seleksi.
Dalam sambutannya, Apolo mengatakan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur sesuai ketentuan yang berlaku.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat atas pelantikan dalam jabatan pada OPD masing-masing. Selamat mengemban tugas dan amanah dari negara, dari pemerintah, dan dari masyarakat,” kata Apolo.
Apolo kemudian memberikan penekanan khusus kepada para pejabat yang baru dilantik mengenai hakikat sebuah jabatan.
Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan tugas.
“Jabatan adalah amanah. Jabatan bukan hak seseorang. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan fasilitas,” tegasnya.
Menurut Apolo, para pejabat harus memahami bahwa jabatan yang dipercayakan kepada mereka merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak menjadikan keberadaan atau ketidakhadiran pimpinan daerah sebagai ukuran dalam menjalankan tugas.
“Kadang-kadang para pejabat kita ini kalau tidak ada Gubernur, tidak ada Wakil Gubernur, tidak ada Sekda, mereka merasa tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Bisa tidak masuk kantor, bisa berangkat ke mana saja tanpa pemberitahuan, tanpa izin,” sentilnya.
Apolo meminta kebiasaan tersebut tidak lagi terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, setiap pejabat memiliki tanggung jawab melekat terhadap tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya.
Gubernur meminta seluruh jajaran ASN memberikan dukungan kepada para pejabat yang baru dilantik agar mampu menjalankan tugas secara maksimal.
Ia berharap para pejabat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkarya, mengabdi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Selatan.
“Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya agar para pejabat ini dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk berkarya, mengabdi, dan melayani,” ujarnya.
Menurut Apolo, para pejabat memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, termasuk pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Papua Selatan.
“Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya agar kita dapat mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, secara khusus di wilayah Provinsi Papua Selatan,” katanya.
Enam JPT Pratama yang dilantik yakni:
Soleman Jambormias, S.Pd., M.C.S., sebelumnya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan, dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Ekonomi Khusus.
Bonifasius Mupits, S.Sos., M.Si., sebelumnya Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Selatan.
Florentina Kakare, S.Sos., sebelumnya Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Papua Selatan, dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Papua Selatan.
Dr. Paskalis Wrayetno, A.Pt., M.Si., sebelumnya Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Selatan, dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
Edi Purwanto, S.Sos., sebelumnya Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Selatan, dilantik sebagai Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan.
Dr. Aloysius Pasawasan, S.H., M.H., sebelumnya Sekretaris Inspektorat Kabupaten Asmat, dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan.
Pelantikan tersebut diharapkan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Papua Selatan. (*)