CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Ketersediaan data terpilah Orang Asli Papua (OAP) dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Selatan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Papua Selatan Ulmy Listianingsih Wayeni saat membuka workshop Pemanfaatan Data Sepakat untuk perencanaan program prioritas Generasi Emas (Gemas) Ha Anim di Provinsi Papua Selatan, Selasa (11/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, peserta didorong untuk membangun sistem pengelolaan data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa sektor kependudukan dan jaminan sosial telah mengembangkan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Terpadu (SEPACAT).
Platform tersebut dikembangkan sebagai sarana analisis data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti.
Melalui SEPACAT, data sosial ekonomi dapat diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan lintas sektor.
Dalam konteks Papua, termasuk Provinsi Papua Selatan, pembangunan dalam kerangka otonomi khusus (Otsus) tidak terlepas dari dua aspek utama, yakni perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua serta perlindungan terhadap adat, budaya, dan alam.
“Ketika kita berbicara tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap Orang Asli Papua, maka ketersediaan data terpilah OAP merupakan kebutuhan mendesak saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, data terpilah OAP diperlukan agar setiap perencanaan pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat asli Papua dapat disusun secara lebih tepat sasaran.
Workshop tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk berdiskusi sekaligus merumuskan kebijakan konkret terkait penerapan satu data dan penyediaan data terpilah OAP di Provinsi Papua Selatan.
“Kita berharap seluruh data dapat terkonsiliasi dan terkumpul secara sistematis dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh peserta memberikan masukan dan gagasan berdasarkan pengalaman dalam menjalankan tugas serta pelayanan di Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut dinilai penting agar setiap pihak memahami peran masing-masing dalam mendukung ketersediaan data yang relevan.
Menurutnya, pengelolaan data ke depan harus menghasilkan informasi yang konkret, akurat, dan dapat dipercaya. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan program, kegiatan, hingga penganggaran pembangunan.
“Kalau kita tidak mempunyai data, kita tidak akan bisa menganggarkan sesuatu kegiatan dengan baik. Dan kalau kita tidak punya data, kita pun tidak bisa menyusun program dengan baik juga,” katanya.
Ia menegaskan, data merupakan kunci dalam pelaksanaan program dan penganggaran, khususnya untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
“Data adalah kunci segalanya untuk melaksanakan program kegiatan dan penganggaran dari sisi pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan,” pungkasnya.(*)
Editor : Abdel Gamel Naser