CEPOSONLINE.COM, MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kemampuan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sumber daya alam di tingkat tapak.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas melalui Sistem Informasi Geografis yang melibatkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Papua Selatan, para Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta perwakilan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan di Merauke, Senin (10/8/2026).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Papua Selatan Jujuk Rianto menegaskan, perkembangan teknologi telah mengubah pola kerja pemerintahan.
Sistem manual secara bertahap mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem berbasis digital yang dinilai lebih efektif dan mendukung kebutuhan pekerjaan di lapangan.
“Di era globalisasi dan modern seperti sekarang, manual sudah tidak dipergunakan. Ibarat dalam kehidupan kita, handphone sudah menjadi salah satu kunci kehidupan,” ujarnya.
Menurut dia, hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini telah bersentuhan dengan teknologi digital, mulai dari absensi, aktivitas keuangan hingga komunikasi.
Karena itu, aparatur pemerintah, terutama yang bekerja di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut.
Ia mengatakan, penguasaan SIG menjadi penting karena pekerjaan di bidang kehutanan banyak bersentuhan langsung dengan kondisi geografis dan wilayah yang luas.
“Ilmu yang kita dapat bukan hanya di bangku sekolah atau bangku kuliah. Tetapi melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM seperti Diklat ini,” katanya.
Untuk itu, seluruh peserta diminta mengikuti pelatihan dengan serius hingga seluruh tahapan kegiatan selesai.
Ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar memberikan tambahan kemampuan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diminta tidak ragu bertanya kepada instruktur maupun pendamping apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi.
Menurutnya, suasana pelatihan harus dibangun secara santai namun tetap serius sehingga peserta dapat menyerap materi dengan baik.
“Kalau tidak mengetahui atau tidak tahu, silakan tanya. Karena ini juga teman-teman kita. Saya anggap ini sebagai bagian dari kolaborasi yang baik,” ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas individu, Pemprov Papua Selatan juga meminta jajaran pimpinan di lingkungan DLHKP untuk memperkuat kekompakan dan membangun hubungan yang baik dengan para mitra.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengelolaan kehutanan, terutama di tingkat tapak.
Pada kegiatan itu juga diperkenalkan salah satu lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA), Farel, yang diharapkan dapat ikut memperkuat jajaran kehutanan Papua Selatan di tingkat tapak.
Pemprov Papua Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada World Resources Institute (WRI) yang selama ini turut mendampingi pemerintah daerah dalam sejumlah kegiatan terkait pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan.
Sementara itu, sejumlah perwakilan KPH dari kabupaten di Papua Selatan turut mengikuti kegiatan tersebut. Perwakilan dari Kabupaten Asmat disebut mengalami keterlambatan akibat kendala penerbangan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap pelatihan SIG mampu memperkuat kemampuan teknis aparatur dalam mengelola data spasial, sehingga dapat mendukung pekerjaan lapangan sekaligus menjadi salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. (*)
Editor : Agung Trihandono