TPP ASN Papua Dipastikan Tetap Dibayar, Pemprov Tegaskan Hanya Terkendala Mekanisme Kas

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua tetap akan dibayarkan.

Meski pembayaran TPP tahun 2026 hingga kini masih tertunda selama empat bulan, yakni Maret hingga Juni, pemerintah menegaskan hak para ASN telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pj Sekda Papua, Christian Sohilait, menegaskan keterlambatan pembayaran TPP bukan disebabkan ketiadaan anggaran.

Menurutnya, dana TPP telah dianggarkan untuk satu tahun penuh dan tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk direalisasikan.

"TPP sudah kami anggarkan untuk satu tahun. Persoalannya hanya pada mekanisme. Ada proses masuknya pendapatan daerah, perputaran kas, dan beberapa kebutuhan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu," ujar Christian kepada wartawan, Senin (20/7).

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti mekanisme arus kas yang bergantung pada penerimaan pendapatan daerah, termasuk transfer dana dari pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembiayaan tanpa mengurangi komitmen memenuhi hak ASN.

Christian menegaskan, pembayaran TPP tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua karena telah diprogramkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

"Soal TPP ini hanya persoalan mekanisme. Namun, itu menjadi tanggung jawab pemerintah karena sudah diprogramkan dalam satu tahun anggaran dan akan kami selesaikan," tegasnya.

Menanggapi keterlambatan pembayaran yang telah berlangsung selama empat bulan, Christian memastikan kondisi tersebut tidak menghilangkan hak ASN untuk menerima TPP sepanjang pembayarannya masih dilakukan dalam tahun anggaran yang sama.