CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memaparkan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan, Salor, Rabu (15/7/2026).
Rapat koordinasi dihadiri Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paparannya, Apolo menjelaskan bahwa sejak pembentukan Provinsi Papua Selatan, Kementerian Dalam Negeri menugaskan 12 road map sebagai pedoman percepatan pembangunan di empat daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua.
Menurutnya, seluruh tahapan dalam road map tersebut telah dijalankan sesuai target waktu, mulai dari pembentukan perangkat daerah, penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN), penyusunan peraturan gubernur dan APBD, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, hingga pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan dan proses pengalihan aset dari provinsi induk.
Selain itu, penyusunan rencana tata ruang wilayah serta pemenuhan 10 kriteria persiapan penyelenggaraan pemerintahan provinsi juga telah diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Apolo menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Selatan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden saat itu, Ma'ruf Amin, pada 4 Juni 2024.
Sejumlah proyek strategis yang dibangun meliputi rumah susun (rusun), dua menara air bersih, 50 unit rumah khusus (rusus) tipe 70, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, Kantor MRP Papua Selatan, serta pembangunan kawasan (grand development).
"Rumah khusus saat ini kami manfaatkan sebagai kantor organisasi perangkat daerah. Sebanyak 34 OPD telah berkantor di sana," ujar Apolo.
Ia menambahkan, pembangunan Kantor DPR Papua Selatan telah rampung, sedangkan pembangunan Kantor MRP Papua Selatan masih berlangsung dengan progres sekitar 48,75 persen.
Sementara itu, pembangunan SPAM kawasan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum telah selesai, dan penataan kawasan diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini.
Apolo juga menyampaikan bahwa sejak 5 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan seluruh organisasi perangkat daerah mulai berkantor di kawasan pusat pemerintahan Salor.
Menanggapi laporan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk memberikan apresiasi kepada Gubernur Apolo Safanpo dan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa atas komitmen dalam menyelesaikan road map yang ditugaskan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Ribka, progres pembangunan Papua Selatan menjadi salah satu yang paling cepat dibandingkan daerah otonom baru lainnya di tanah Papua.
"Gubernur Apolo merupakan salah satu putra Papua yang bekerja dengan baik. Hari ini kita bisa melihat kantor pemerintahan yang cukup megah," katanya.
Meski demikian, Ribka mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.
Ribka juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk terus menghadirkan inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, potensi geografis dan budaya Papua Selatan menjadi modal besar untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Ribka meminta agar terus mendukung kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, meningkatkan kreativitas, serta bekerja secara profesional agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan. (*)
Editor : Elfira Halifa