CEPOSONLINE.COM, Jakarta - Enam gubernur dari tanah Papua termasuk Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo berkumpudi Jakarta, Senin (3/4/2026).
Mereka ingin menemui presiden karena ada ucapan presiden yang belum direalisasikan. Namun pertemuan ini akhirnya dibahas oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ini guna mempertanyakan sekaligus tindak lanjut janji Presiden Prabowo Subianto menaikan dana otonomi khusus (ostsus)
Sebelumnya pada Desember 2025 Presiden Prabowo Subianto membuka peluang akan menaikkan dana otonomi khusus di Papua menjadi Rp12,69 triliun pada 2026.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan pada 2024, Papua Selatan mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,7 triliun, di tahun 2025 diefisiensi menjadi Rp1,2 triliun.
“Jadi, di tahun lalu kita sudah kesulitan menjalankan program fisik dan non fisik dari tahun sebelumnya,” kata Gubernur disela-sela audiensi dengan DJPK Kementerian Keuangan.
Ia menjelaskan, di 2026 diefisiensi lagi senilai Rp500 miliar sehingga total ABPN menjadi Rp700 miliar saja.
Disela-sela audiens, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani mengatakan pihaknya bakal menyelesaikan perhitungan dana otsus dan sesegera mungkin agar dapat digunakan di masing-masing provinsi di tanah Papua.
”Kami akan melaksanakan penyelesaian perhitungan dana otsus ini segera mungkin agar dapat digunakan di provinsi masing-masing di Papua,” kata Dirjen Askolani dihadapan enam gubernur.
”Untuk tahun 2027, kami akan meminta perencanaan masing-masing provinsi sehingga kami dari awal juga dapat menyiapkan lebih baik dan matang. Sebagai contoh kami sudah mendapatkan perencanaan kebutuhan anggaran tahun 2027 sehingga sudah dapat kami hitung hingga saat ini,” pungkasnya. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser