CEPOSONLONE.COM, MERAUKE - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo memerintahkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Provinsi maupun Kabupaten cakupan Papua Selatan agar menyiapkan data akurat dan siap klarifikasi guna pelancar proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Papua Selatan.
Ketegasan itu disampaikan Apolo saat menghadiri entri meeting BPK RI perwakilan Papua Selatan bersama kepala daerah se- provinsi Papua Selatan di lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Selasa (7/4/2026).
Entri meeting diikuti oleh tim pemeriksa teknis dan seluruh anggota pemeriksa, para kepala OPD provinsi maupun 4 yang kabupaten dalam cakupan provinsi Papua Selatan. Empat kabupaten tersebut yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat.
"Mari kita sama-sama mengikuti tahapan pemeriksaan terperinci mulai dari entri meeting hari ini sampai diakhir waktu yang sudah ditetapkan," pinta Gubernur Apolo Safanpo.
Ia meminta kepada seluruh OPD agar menyiapkan data dan informasi teknis yang diperlukan tim pemeriksa BPK, tapi juga sebagai kebutuhan dalam proses pemeriksaan secara terperinci.
Para kepala OPD baik provinsi maupun empat kabupaten, diharapkan mengkomunikasikan jadwal kegiatan masing-masing OPD dengan jadwal pemeriksaan dari BPK.
Apabila ada kepala OPD yang mempunyai tugas dinas luar daerah agar dapat bergantian dengan OPD lain, dengan demikian pemeriksaan bisa berjalan.
"Jadi, kalau keluar daerah tidak serentak semuanya bersamaan, tetapi disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan dari BPK,"ujar mantan Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura itu.
Harapan serupa juga disampaikan kepada rekan- rekan OPD di empat kabupaten yang ada, agar dapat mengkomunikasikan jadwal kegiatan masing-masing dengan tim pengendali teknis/pemeriksa BPK agar sinkron.
Apolo menegaskan kepada para kepala OPD baik provinsi maupun empat kabupaten yang jadwal pemeriksaannya sementara berjalan agar tetap standby/berada ditempat. Apabila tim pemeriksa membutuhkan informasi lisan guna mengkonfirmasi hal-hal dalam dokumen-dokumen yang disiapkan, bisa hadir memberikan klarifikasi atau keterangan lainnya yang dibutuhkan.
Dia berharap, pemeriksaan terperinci yang dilakukan dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun di empat kabupaten yang ada. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser