CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar Rp85 miliar dari pemerintah pusat untuk tahun 2026.
Tambahan tersebut menjadi angin segar bagi daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.
Tambahan dukungan anggaran itu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp8 miliar.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, L. Christian Sohilait, mengatakan tambahan anggaran tersebut memiliki arti penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
“Di tengah pengetatan fiskal yang sedang kita hadapi, tambahan dukungan ini tentu sangat berarti bagi Provinsi Papua”
“Ini menunjukkan perhatian dan komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memastikan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Christian Sohilait, Rabu (12/8/2026).
Menurut Christian, tambahan DAU dan DBH memberikan ruang yang lebih besar bagi Pemprov Papua untuk mempertahankan pelaksanaan program-program prioritas daerah.
Hal ini dinilai penting mengingat Papua memiliki wilayah geografis yang luas dengan karakteristik daerah yang beragam.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang memadai.
Karena itu, tambahan anggaran tersebut akan dioptimalkan sesuai ketentuan dan diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia memastikan Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar tambahan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, dukungan fiskal tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Papua, lanjut Christian, akan terus mendorong pembangunan yang sejalan dengan visi Papua Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Cerah).
Tambahan DAU dan DBH sebesar Rp85 miliar tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal Papua sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (*)
Editor : Elfira Halifa