Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, saat diwawancara Cenderawasih Pos usai pimpin apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Papua, (25/3)
JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua kembali diingatkan Renaksi KPK wilayah Papua agar ASN Pemprov segera melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Terkait hal ini Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, mengungkapkan kekesalannya terhadap ASN Pemprov yang hingga kini belum juga menyerahkan LHKPN yang dimaksud.
Padahal, sudah sejak Februari, ia terus-terusan mengingatkan para pimpinan OPD maupun ASN terkait LHKPN ini dalam berbagai kesempatan.
"Walaupun memang di surat edaran KPK itu baras akhir 31 Maret akhir bulan ini, KPK kembali ingatkan kita terkait LHKPN di 22 Maret lalu," terang Elysa Auri khusu kepada Cenderawasih Pos, Senin (25/3).
"Saya sendiri mohon maaf, kenapa memberikan batas pelaporan pada 10 Maret supaya memotivasi kita untuk laporkan LhKPN kita," sambungnya.
Selain merupakan kewajiban, LHKPN juga menjadi pertimbangan dan syarat bagi ASN untuk menduduki suatu jabatan.
"Ini juga yang disampaikan Gubernur Papua, sehigga diharapkan yang belum laporkan LHKPN, tolong segera dilaporkan. Kita masih punya waktu sebelum 31 Maret akhir bulan ini," tambahnya.
"LHKPN ini penting dilaporkan, sebab merupakan bagian dari komitmen pencegahan korupai di Provinsi Papua," pungkasnya. (gr/nat) Editor : Administrator