Tanah Papua tidak kekurangan kekayaan. Hutan, tanah, laut dan hasil alam tersedia melimpah. Namun, kekayaan itu belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat adat yang hidup di atasnya. Kini, dari Wamena hingga Sorong, muncul dorongan agar ekonomi Papua tidak lagi sekadar mengambil dari alam, tetapi memberi kembali manfaat kepada masyarakat dan menjaga ruang hidupnya.
Oleh: Norma Fauzia Muhammad
DI TENGAH pembicaraan tentang pembangunan Tanah Papua yang berkelanjutan, sebuah pemandangan sederhana terlihat dalam PAPEDA Summit 2026. Di salah satu ruang pameran, produk-produk masyarakat adat dipajang tanpa kemewahan. Ada madu dari Wamena, kopi khas Pegunungan Papua, noken buatan mama-mama, gelang hasil kerajinan, hingga berbagai produk komunitas.
Namun, bagi masyarakat yang membawanya, barang-barang tersebut bukan sekadar komoditas. Di balik satu botol madu atau sebuah noken terdapat kelompok masyarakat, pengetahuan lokal, tenaga perempuan dan laki-laki, serta hubungan yang panjang dengan tanah dan lingkungan tempat mereka hidup.
Natanelis Isage dari Sekolah Adat Papua Pegunungan datang ke PAPEDA Summit bersama sejumlah kelompok masyarakat dari Wamena. Mereka tidak hanya membawa produk untuk dijual, tetapi juga membawa gagasan bahwa masyarakat adat harus mampu membangun ekonominya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah adat.
"Iya, ini kami dari Pegunungan datang ke sini ini kami orang budaya, orang adat," kata Natanelis.
Menurutnya, kegiatan ekonomi yang dikembangkan masyarakat tidak berdiri sendiri. Ada kelompok yang mengelola madu, jagung, seledri, kopi hingga kerajinan noken. Produk-produk tersebut dikumpulkan dari kelompok masing-masing untuk kemudian dibawa mengikuti pameran.
"Karena ini kami usaha ini ada kelompok-kelompok juga. Ada madu kelompok, ada jagung juga ada kelompok, ada seledri juga ada kelompok, ada noken khas juga ada kelompok."katanya.
Pola tersebut memperlihatkan bentuk ekonomi yang berangkat dari komunitas. Masyarakat tidak hanya menjadi pekerja atau pemasok bahan mentah, tetapi berusaha membangun mata rantai ekonomi dari produksi hingga pemasaran.
Hasil penjualan pun, kata Natanelis, tidak berhenti pada individu yang membawa produk ke pameran."Kami ini kan dibagi kembali ke bawah, baru kami punya yayasan. Jadi kita masuk, baru kami panggil yang kelompok-kelompok, kita bagi uang masing-masing titik toh."katanya.
Model itu menjadi penting ketika pembangunan ekonomi masyarakat adat sering kali berhadapan dengan persoalan siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Bagi masyarakat adat, nilai ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya transaksi, tetapi juga dari seberapa jauh uang dan manfaat tersebut kembali kepada komunitas.
Kopi Wamena yang mereka bawa bahkan telah dipasarkan hingga ke luar Papua. Jakarta menjadi salah satu tujuan pemasaran. Di saat yang sama, masyarakat juga tetap mempertahankan produk yang lahir dari pengetahuan dan keterampilan lokal seperti madu dan noken.
"Kami harapannya itu kan kami punya ee dia punya... kami pegang Sekolah Adat usaha ini kenapa kita orang Papua, orang Balim asli di sini kenapa orang punya toko, punya orang biasa saja bisa, kami sebagai masyarakat ini kenapa tidak bisa? Harus kita usaha hidup sehari-harinya. Itu tujuan."
Kalimat tersebut menggambarkan persoalan yang lebih besar. Masyarakat adat tidak ingin selamanya ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan atau objek pembangunan. Mereka ingin memiliki ruang untuk menjadi pelaku ekonomi di wilayahnya sendiri.
Hal serupa terlihat dari pengalaman Agatha Walalua, perempuan asal Kabupaten Jayawijaya yang terlibat dalam komunitas Sekolah Adat. Ia datang bersama sejumlah komunitas dari Papua Pegunungan membawa madu, gelang dan noken yang dibuat oleh masyarakat di kampung.
"Madu ini ternak dari bapak-bapak Sekolah Adat. Jadi pada saat musiman, itu bulan Agustus dan bulan Desember yang kami ambil baru kami jual. Terus ada gelang. Gelang ini yang dibuat dari bapak-bapak. Ada noken dibuat dari ibu-ibu dari Sekolah Adat."
Di balik produk tersebut terdapat pembagian peran yang memperlihatkan bahwa ekonomi masyarakat adat tidak hanya ditopang oleh satu kelompok. Laki-laki terlibat dalam produksi madu dan kerajinan, sementara perempuan memainkan peranan penting dalam menghasilkan noken.
Bagi Agatha, penguatan ekonomi perempuan Papua dapat dilakukan dengan membuka akses pasar yang lebih baik. Mama-mama di kampung tidak seharusnya hanya membuat produk kemudian menjualnya sendiri dengan keterbatasan pasar.
Ia membayangkan adanya wadah bersama yang dapat mempertemukan produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.
"Saya punya tujuan itu pemerintah kami harus kerja sama dengan pemerintah supaya ibu-ibu atau mama-mama saya yang mereka buat noken di kampung, mereka tidak harus jual di pasaran."
Ia kemudian mengusulkan adanya koperasi yang dapat menjadi tempat menampung dan memasarkan hasil produksi masyarakat.
"Di tempat kami akan membuat mungkin semacam koperasi, nanti pemerintah jalan belanja barang-barang. Saya hanya mempermudah mama-mama Papua." Katanya.
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi restoratif bukan semata-mata berbicara tentang menghasilkan keuntungan. Ada upaya menjaga agar aktivitas ekonomi tetap terhubung dengan komunitas, budaya dan sumber daya yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.
Agatha sendiri menjalani beberapa peran. Ia merupakan guru yang mengajar di SD Inpres Sekan Ganda. Di luar sekolah, ia mengajar bahasa Inggris dan matematika secara nonformal kepada anak-anak di sekitar tempat tinggalnya.
Keterlibatannya dalam Sekolah Adat kemudian menambah ruang lain bagi dirinya untuk berkontribusi terhadap masyarakat.
Ia melihat perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas.
"Kita perempuan, laki-laki tuh sama untuk menyejahterakan masyarakat di situ. Kita harus kerja sama, kita sebagai orang pendidikan, kita memberikan pandangan yang baik kepada masyarakat setempat."
Bagi Agatha, manfaat yang diperoleh dari pendidikan tidak berhenti pada dirinya. Ia merasa bangga ketika anak-anak yang pernah diajarnya mampu melanjutkan pendidikan ke luar daerah.
"Saya bangga pada diri saya sendiri karena saya punya anak murid bisa ke luar ya, bisa ke luar daerah."
Namun, perjalanan ekonomi masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih mendasar yaitu tanah dan hutan.
Kepala Suku Besar MOI, Pdt. Paulus Safisa melihat pemetaan wilayah adat sebagai langkah awal yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan wilayahnya, baik berdasarkan suku, subsuku, marga maupun submarga.
"Pendataan itu utama," katanya.
Ia menjelaskan bahwa hutan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar sumber bahan baku ekonomi. Hutan merupakan ruang kehidupan yang mencakup tanah, tumbuh-tumbuhan, ikan, binatang serta berbagai sumber kehidupan lainnya.
Karena itu, menurutnya, pemetaan wilayah adat diperlukan agar masyarakat sendiri dapat menentukan mana wilayah yang harus dilindungi, mana kawasan yang dianggap keramat, dan mana wilayah yang dapat dikelola secara produktif.
"Jadi pemetaan sangat penting."
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika investasi masuk ke wilayah adat. Bagi Paulus, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai pihak yang memiliki posisi dalam menentukan bagaimana sumber daya dikelola dan bagaimana manfaat ekonominya dibagikan.
Ia bahkan mendorong agar masyarakat pemilik wilayah adat tidak hanya menerima dana bagi hasil."Contoh ya, kami di Sorong minyak. Perlu masyarakat pemilik tanah adat itu dia mempunyai saham di dalam perusahaan itu."
Menurutnya, kepemilikan saham dapat menjadi salah satu cara agar masyarakat adat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan dari sumber daya yang berada di wilayah mereka.
"Dia tidak mendapat eh dana DBH, itu salah. Oh. Dia harus punya saham. Dia harus punya saham di dalam itu perusahaan."
Pandangan tersebut memperlihatkan pergeseran cara melihat ekonomi masyarakat adat. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kompensasi ketika sumber daya alam dikelola, tetapi didorong menjadi bagian dari struktur ekonomi dan kepemilikan.
Di sinilah gagasan ekonomi restoratif menemukan relevansinya. Pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan apakah lingkungan tetap terjaga, apakah budaya masyarakat tetap hidup, dan apakah manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat.
Salah satu Panelis PAPEDA Summit 2026, Romy Cahyadi menilai pameran produk masyarakat adat menunjukkan bahwa Tanah Papua memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada industri ekstraktif.
"Di acara ini kita bisa melihat ada macam-macam, ada kopi, ada madu, ada kerajinan, ee macam-macam produk olahan yang lain gitu."
Menurutnya, kekuatan lain dari kegiatan tersebut adalah keterlibatan masyarakat dari enam provinsi di Tanah Papua.
"Itu ada semangat kebersamaan di situ, ada solidaritas, tapi juga menunjukkan bahwa kita bisa membangun Papua ini dengan cara yang berkelanjutan gitu, tidak pakai industri yang ekstraktif gitu."
Ia menilai ekonomi berbasis masyarakat dapat berjalan bersamaan dengan perlindungan hutan dan penghormatan terhadap kearifan lokal.
"Ini kegiatan ini dimulai dari sekitar 1 tahun yang lalu sebetulnya, dan ee melibatkan organisasi masyarakat sipil dari seluruh Tanah Papua, makanya prosesnya lama."
Dengan demikian, PAPEDA Summit tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Forum tersebut mempertemukan berbagai gagasan tentang bagaimana pembangunan Papua seharusnya dilakukan.
Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan forum tersebut lahir dari semangat bahwa masa depan Tanah Papua harus dibicarakan dan dibangun bersama.
Menurutnya, PAPEDA Summit merupakan tindak lanjut dari pertemuan para gubernur se-Tanah Papua di Manokwari dan Timika yang menyepakati penyelenggaraan Festival Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua. Gagasan tersebut kemudian diperkuat melalui pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah Tanah Papua di Jayapura.
PAPEDA Summit selanjutnya dirancang sebagai ruang yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, perempuan dan generasi muda untuk membicarakan arah pembangunan Tanah Papua yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pada pelaksanaan 2026, kegiatan tersebut diikuti 1.030 peserta dari enam provinsi di Tanah Papua, berbagai wilayah Indonesia dan sejumlah negara.
Lebih dari 60 organisasi masyarakat sipil dan mitra dari seluruh Tanah Papua turut terlibat bersama kelompok perempuan, masyarakat adat dan komunitas dari enam provinsi.
Julian menegaskan bahwa PAPEDA Summit tidak hanya diarahkan sebagai konferensi, tetapi sebagai ruang perjumpaan antara kebijakan dan pengalaman masyarakat, pengetahuan ilmiah dan kearifan masyarakat adat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, isu yang dibahas mencakup kepemimpinan dan pembangunan, hak masyarakat adat, hutan adat, perlindungan hutan dan laut, kedaulatan pangan dan energi, pembiayaan alam hingga ekonomi regeneratif.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu juga menekankan bahwa forum tersebut harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Ia menegaskan pentingnya percepatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, terutama berkaitan dengan wilayah dan tanah adat.
"Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat," tegasnya.
Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Yusuf Sawaki yang menilai keragaman masyarakat Papua harus menjadi dasar dalam merancang pembangunan. Struktur sosial, bahasa, sistem kepemimpinan dan kepemilikan wilayah adat tidak dapat diseragamkan.
Menurut Yusuf, tanah, sungai, hutan dan sumber daya alam dalam banyak masyarakat Papua berada pada struktur sosial mulai dari marga, sub-suku, suku hingga struktur yang lebih luas.
"Karena itu, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif. Pemerintah, sektor swasta, maupun berbagai pihak yang masuk ke wilayah adat harus memahami siapa pemegang hak, bagaimana struktur pengambilan keputusan bekerja, dan bagaimana hak-hak yang diwariskan lintas generasi dihormati," katanya.
Dimensi perempuan adat juga menjadi bagian penting dalam pembicaraan tersebut. Yustina Ogoney menegaskan bahwa perempuan adat memiliki hubungan langsung dengan wilayah adat, hutan, tanah ulayat, kehidupan ekonomi keluarga dan proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari proyek besar. Inisiatif sederhana seperti pembangunan pondok-pondok pinang dapat menjadi ruang usaha yang membuat perputaran ekonomi tetap berada di dalam komunitas.
"Menjadi perempuan adat Papua itu berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa membangun komunitas dan daerah," kata Yustina.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan Papua harus memberikan ruang yang kuat bagi masyarakat adat sekaligus memastikan mereka menerima manfaat langsung.
"Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan," ujarnya.
Pernyataan tersebut mempertemukan dua sisi yang selama ini kerap dipisahkan: ekonomi dan ekologi.
Padahal, bagi masyarakat adat yang hidup dari tanah, hutan, sungai dan laut, keduanya tidak dapat dipisahkan. Hutan yang terjaga menjadi sumber pangan, bahan kerajinan, obat-obatan, air dan berbagai kebutuhan kehidupan. Pada saat yang sama, sumber daya tersebut dapat menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi apabila dikelola secara bertanggung jawab.
Karena itu, ekonomi restoratif di Tanah Papua bukan sekadar konsep tentang menjaga lingkungan. Ia juga berbicara mengenai siapa yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya, siapa yang mendapatkan keuntungan, bagaimana perempuan dan kelompok masyarakat dilibatkan, serta apakah kegiatan ekonomi mampu memperkuat kehidupan komunitas.
Madu Wamena, kopi, noken, gelang dan produk masyarakat adat yang dipajang dalam PAPEDA Summit mungkin terlihat sederhana. Tetapi di balik produk-produk itu terdapat sebuah pesan besar: masyarakat adat ingin membuktikan bahwa mereka juga mampu membangun ekonomi dari potensi wilayahnya sendiri.
Mereka tidak meminta pembangunan berhenti. Mereka meminta pembangunan dilakukan dengan cara yang memberi ruang kepada masyarakat adat.
Mereka ingin hutan tetap hidup, budaya tetap berjalan, perempuan memiliki ruang, anak-anak memperoleh pendidikan, dan hasil ekonomi tidak seluruhnya keluar dari kampung.
Natanelis menyampaikan harapan itu dengan sederhana. Menurutnya, masyarakat Papua harus memiliki keyakinan bahwa mereka juga mampu menjalankan usaha dan membangun kehidupan dari wilayahnya sendiri.
Sebab, bagi masyarakat adat, membangun ekonomi bukan hanya soal mendapatkan uang. Ekonomi adalah bagian dari upaya mempertahankan kehidupan komunitas.
Dan ketika pembangunan mulai menempatkan manusia, alam dan budaya dalam satu kesatuan, ekonomi tidak lagi sekadar mengambil dari alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga ruang hidup bagi generasi berikutnya.(*)
Editor : Lucky Ireeuw