CEPOSONLINE.COM, SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, 2–4 September 2026.
Mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”, PAPEDA Summit menjadi ruang bersama untuk memperkuat arah pembangunan Tanah Papua dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama.
PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026.
Rangkaian pertemuan tersebut menyepakati perlunya sebuah platform strategis yang mempertemukan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih regeneratif di Tanah Papua.
Penyelenggaraan PAPEDA Summit berangkat dari posisi penting Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang tersisa di Indonesia sekaligus pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia.
Tanah Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove, berada di jantung Coral Triangle, serta menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk, termasuk ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Tanah Papua juga menyimpan peluang besar untuk mengembangkan model pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat dan kekayaan alamnya, mulai dari agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata hingga jasa lingkungan.
Karena itu, PAPEDA Summit mendorong paradigma pembangunan yang tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga diharapkan mampu menjaga ekosistem, memperkuat hak masyarakat adat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Salah satu fokus penting forum tersebut adalah memastikan masyarakat adat tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi memiliki posisi kuat dalam menentukan arah pengelolaan wilayah dan sumber daya alamnya.
Forum ini juga diharapkan dapat mempercepat pengakuan dan perlindungan hutan adat serta perhutanan sosial, sekaligus memperkuat tata kelola wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat adat.
Gubernur: Summit Harus Beri Dampak Nyata
Dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya menegaskan pentingnya memastikan forum tersebut menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, terutama terkait wilayah dan tanah adat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.
Menko Pangan: Masyarakat Adat Harus Terima Manfaat
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., turut hadir sebagai salah satu keynote speaker dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026.
Kehadiran Menko Pangan menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah pusat dalam memperkuat dialog mengenai arah pembangunan Tanah Papua, kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal serta keterkaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memberikan ruang yang kuat bagi masyarakat adat sekaligus memastikan mereka memperoleh manfaat langsung dari proses pembangunan.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” katanya usai membuka PAPEDA SUMMIT 2026, di Gedung Lambertus Jitmau, Rabu (2/9/2026).
Ia juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunannya.
“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.
Diikuti 1.030 Peserta
Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., melaporkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan serta komunitas internasional.
Kolaborasi lintas sektor yang dibangun dalam forum ini diharapkan tidak berhenti selama tiga hari pelaksanaan di Sorong, tetapi berkembang menjadi langkah bersama yang konkret untuk memastikan kekayaan alam Tanah Papua tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang hidup dan menjaganya.
PAPEDA Summit 2026 memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut; pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal; penguatan kedaulatan pangan dan energi; serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut atau ridge-to-reef.
Selama tiga hari, agenda PAPEDA Summit dibagi dalam tiga tema besar. Hari pertama mengangkat tema “Kepemimpinan dan Komitmen” yang berfokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Hari kedua mengusung tema “Masyarakat Adat dan Ekosistem” dengan pembahasan mengenai kepemimpinan masyarakat adat, kedaulatan pangan dan energi serta pengelolaan ekosistem dari pegunungan hingga laut.
Sementara hari ketiga mengangkat tema “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan” yang membahas pembiayaan iklim, ekonomi restoratif dan penguatan kemitraan.
Rangkaian konferensi terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara dan moderator dari unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta serta mitra pembangunan.
PAPEDA Summit juga dilengkapi PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua, serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata dan berbagai inisiatif berbasis komunitas.(*)
Editor : Lucky Ireeuw