CEPOSONLINE.COM,NABIRE-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai dilaporkan melakukan pembakaran satu unit alat berat jenis ekskavator milik perusahaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Degeuwo, Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Aksi tersebut terjadi pada Rabu, (28/1/2026). Informasi ini disampaikan oleh Pimpinan TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai, Brigjen Matius Gobai, bersama Komandan Operasi TPNPB Mayor Osea Satu Boma, melalui keterangan pers dari markas TPNPB di Paniai, Rabu (28/1/2026).
Matius Gobai menjelaskan bahwa pembakaran dilakukan oleh Kowip 3 Batalyon III Piyayita, Kompi B Pasukan Gerilya TPNPB terhadap ekskavator yang disebut milik perusahaan tambang ilegal yang selama ini beroperasi di wilayah Degeuwo.
“Pasukan kami berhasil membakar ekskavator milik perusahaan tambang ilegal yang sedang beroperasi di wilayah Degeuwo, Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai,” ujar Matius Gobai.
Ia menegaskan, mulai saat ini pasukan TPNPB akan melancarkan aksi terhadap seluruh aktivitas yang mereka sebut sebagai pembangunan kolonial Indonesia, termasuk proyek tambang ilegal di wilayah tersebut.
“Kami, pasukan TPNPB, siap mengeksekusi sampai Papua merdeka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Matius Gobai menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap seluruh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Tanah Papua melalui siaran pers pada 1 Juli 2025 lalu.
“Kami menolak segala bentuk pembangunan kolonial Indonesia di atas tanah Papua, khususnya di wilayah Paniai. Saat ini kami mulai bertindak dengan melancarkan aksi pembakaran terhadap seluruh akses pembangunan tersebut,” ujarnya.
Dalam pernyataan itu, TPNPB juga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran kabinet agar menyelesaikan sengketa politik di tanah Papua antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia.
“Jika tidak diselesaikan, maka TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua siap menggagalkan seluruh pembangunan di atas Tanah Papua,” tegasnya.
Selain itu, TPNPB mengimbau masyarakat Papua dari Sorong hingga Merauke agar tidak menyerahkan tanah adat untuk kepentingan pembangunan, termasuk pembukaan lahan perkebunan dan pendirian pos militer.
“Hal tersebut mengancam kehidupan masyarakat adat dan berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap orang Papua,” tutupnya. (*)
Editor : Elfira Halifa