CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto mengenai mekanisme pengajuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dilansir dari JawaPos.com, Mahfud menyampaikan, jika hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Prabowo belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pelantikan wapres yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 tidak dapat dilaksanakan.
Menurutnya, sidang paripurna MPR yang tetap digelar pada tanggal tersebut berpotensi tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan waktu pengajuan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kepada yang terhormat Presiden RI dan pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud dalam unggahan pada media sosial Instagram, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai penghitungan waktu pengajuan dua nama calon wapres. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pengajuan nama dilakukan 14 hari sebelum Sidang MPR.
Namun, ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib (Tatib) MPR memperjelas bahwa penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.
Karena itu, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang Paripurna MPR disesuaikan dengan waktu penyerahan dua nama calon dari Presiden. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara aturan konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR.
"Oleh sebab itu, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tegasnya.
Mahfud kemudian memberikan simulasi penghitungan waktu apabila Prabowo menyerahkan dua nama calon wapres pada Jumat (20/11). Menurut perhitungannya, sidang MPR seharusnya digeser hingga 10 Desember 2026, yakni setelah terpenuhinya tenggat 14 hari kerja.
Ia juga mengingatkan agar penghitungan dilakukan berdasarkan tanggal penyerahan resmi apabila Presiden baru mengajukan nama-nama tersebut setelah kembali dari kunjungan luar negeri.
"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," ujar Mahfud.
Mahfud menilai, penyesuaian jadwal tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan penggantian wakil presiden berjalan sesuai ketentuan hukum. Sebab, persoalan teknis mengenai tenggat waktu sekalipun dapat berkembang menjadi polemik politik apabila tidak dicermati sejak awal.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," imbuhnya.
MPR Sepakat Pemilihan dan Pelantikan Wapres Mundur 9 Desember 2026
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebelumnya menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026, kini diundur menjadi 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi usulan penundaan pelaksanaan sidang paripurna selama satu pekan untuk memberikan waktu tambahan bagi presiden dalam mempersiapkan proses pengisian jabatan wapres.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan surat dari Presiden Prabowo telah diterima pimpinan MPR pada Senin (16/11/2026) pagi. Surat tersebut merupakan balasan atas pemberitahuan MPR mengenai penetapan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan wapres.
"Tadi pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, sebelumnya MPR melalui rapat gabungan, pada Jumat (13/11/2026) telah menetapkan agenda sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Keputusan tersebut sekaligus mencakup proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres yang baru.
Penetapan tanggal tersebut membuat Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon Wapres kepada MPR paling lambat 18 November 2026. Hal itu berkaitan dengan ketentuan waktu pengajuan nama calon sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
"Tanggal 2 Desember tersebut berarti mengharuskan Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan, untuk mengisi dua nama calon wakil presiden yang akan segera dikirim ke MPR setidak-tidaknya menjadi tanggal 18 November," jelasnya.
Muzani menuturkan berdasarkan aturan yang berlaku, dua nama calon wapres harus disampaikan kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Dengan demikian, apabila agenda tetap berlangsung pada 2 Desember, presiden harus menyelesaikan seluruh proses pengusulan dalam waktu yang relatif singkat.
Namun, kata Muzani, padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo menjadi salah satu pertimbangan perlunya tambahan waktu. Terlebih, penentuan dua kandidat wapres membutuhkan komunikasi dan pertimbangan dari berbagai pihak.
"Jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu," ujarnya.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo perlu menjalin komunikasi dengan partai-partai politik pengusung dan koalisi pemerintahan. Selain itu, presiden juga membutuhkan masukan dari sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," jelas Muzani.
Atas pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo melalui suratnya mengusulkan agar pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres digeser menjadi Rabu, 9 Desember 2026. (*)
Editor : AdminDua