Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mahfud MD Ingatkan Munculnya Risiko Politik jika Pelantikan Wapres Tetap Digelar 9 Desember

W
Penulis: Weny Firmansyah❯
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. (Istimewa) - Image
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. (Istimewa) - Image

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto mengenai mekanisme pengajuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dilansir dari JawaPos.com, Mahfud menyampaikan, jika hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Prabowo belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pelantikan wapres yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 tidak dapat dilaksanakan.

Menurutnya, sidang paripurna MPR yang tetap digelar pada tanggal tersebut berpotensi tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan waktu pengajuan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Advertisement

"Kepada yang terhormat Presiden RI dan pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud dalam unggahan pada media sosial Instagram, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai penghitungan waktu pengajuan dua nama calon wapres. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pengajuan nama dilakukan 14 hari sebelum Sidang MPR.

Namun, ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib (Tatib) MPR memperjelas bahwa penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.

Advertisement

Karena itu, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang Paripurna MPR disesuaikan dengan waktu penyerahan dua nama calon dari Presiden. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara aturan konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR.

"Oleh sebab itu, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tegasnya.

Mahfud kemudian memberikan simulasi penghitungan waktu apabila Prabowo menyerahkan dua nama calon wapres pada Jumat (20/11). Menurut perhitungannya, sidang MPR seharusnya digeser hingga 10 Desember 2026, yakni setelah terpenuhinya tenggat 14 hari kerja.

Ia juga mengingatkan agar penghitungan dilakukan berdasarkan tanggal penyerahan resmi apabila Presiden baru mengajukan nama-nama tersebut setelah kembali dari kunjungan luar negeri.

Advertisement
Editor : AdminDua

Artikel Terkait

Rp5.400 Triliun Masih di Bawah Tanah, Prabowo: Jangan Tepuk Tangan Dulu

Rp5.400 Triliun Masih di Bawah Tanah, Prabowo: Jangan Tepuk Tangan Dulu

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia memiliki nilai cadangan tambang mencapai Rp5.400 tri

Prabowo: Indonesia akan bangkit, pemberantasan korupsi jadi kunci

Prabowo: Indonesia akan bangkit, pemberantasan korupsi jadi kunci

Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan bangkit dan menjadi negara yang kuat dalam beberapa tahun mendatang.

Prabowo susuri karhutla di Kubu Raya, pastikan penanganan optimal

Prabowo susuri karhutla di Kubu Raya, pastikan penanganan optimal

Presiden Prabowo Subianto bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, guna

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer