Megawati Tolak Masuk Pemerintahan Prabowo: Terima Kasih, Saya di Luar Saja!

Elfira Halifa • Dipublikasikan Jumat, 20 November 2026 | 04:14 WIB
Megawati. (Jawapos)
Megawati. (Jawapos)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

 

Sikap tersebut disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

 

Bahkan, Megawati mengaku tidak tertarik apabila PDIP mendapat tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan. Ia justru menyampaikan terima kasih dan memilih partainya tetap berada di luar pemerintahan.

 

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," tegas Megawati, dilansir dari Tribunnews.com.

 

Pernyataan itu disampaikan dalam orasi ilmiah bertajuk Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia.

 

Dalam kesempatan tersebut, Megawati tidak hanya berbicara mengenai posisi politik PDIP, tetapi juga menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

 

Ia menyoroti situasi masyarakat yang dinilainya semakin tidak berani menyampaikan pendapat. Menurut Megawati, kebebasan berbicara merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi.

 

Namun, ia melihat masyarakat saat ini cenderung menunggu arahan atau komando sebelum berani mengambil sikap.

 

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu, jadi seperti harus perlu komando terus," ujarnya.

 

Megawati juga mempertanyakan mengapa keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik seolah semakin berkurang.

 

"Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," katanya.

 

Kritik Megawati turut menyasar institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Ia mempertanyakan kondisi lembaga pemberantasan korupsi tersebut serta menyinggung persoalan penyalahgunaan kewenangan, khususnya terkait praktik penyadapan.

 

Megawati bahkan mengingatkan kembali perannya dalam proses pemisahan Polri dari institusi militer. Karena itu, ia mempertanyakan apabila kewenangan kepolisian justru digunakan untuk tindakan yang dinilainya tidak semestinya.

 

Di hadapan para peserta orasi, Megawati juga mengajak masyarakat agar tidak takut menyampaikan pendapat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berbicara merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

 

"Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut," ucapnya.

 

Ia mengungkapkan pernah tiga kali dipanggil kepolisian dan satu kali oleh kejaksaan. Namun, menurutnya, memenuhi panggilan aparat penegak hukum merupakan bentuk ketaatan sebagai warga negara terhadap hukum, bukan bentuk pembangkangan.

 

Lebih jauh, Megawati mengaku memiliki kegelisahan terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar perjalanan bangsa tetap berada dalam koridor konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

 

"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," pungkasnya.

 

Dalam orasinya, Megawati juga mengingatkan pentingnya memahami Pancasila bukan sekadar sebagai dasar negara, melainkan sebagai falsafah yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila harus berangkat dari sejarah kelahirannya sekaligus tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari. (*)

Editor : AdminDua
wapres megawati soeakarnoputri Prabowo Subianto