Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Presiden dan Masa Depan Papua

E
Penulis: Elfira Halifa❯
(Istimewa)
(Istimewa)

Advertisement

Oleh: Agus Sumule - Universitas Papua

Ada satu hal menarik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. 

Undang-undang ini memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengetuai badan yang bertanggung jawab atas koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus serta pembangunan di Tanah Papua.

Advertisement

Pasal 68A ayat (1) mengamanatkan pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya, ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa Wakil Presiden menjadi ketua badan tersebut.
Amanat ini kemudian dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang telah diubah dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2025.

Karena ketentuan tersebut, saya sering bergurau bahwa Wakil Presiden sesungguhnya adalah "Presiden Papua". Tentu saja bukan dalam pengertian hukum atau ketatanegaraan. Namun, ungkapan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab yang dipercayakan negara kepada Wakil Presiden untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan Papua.

Pertanyaannya, sudah sejauh mana tanggung jawab tersebut dilaksanakan?

Advertisement

Setelah lebih dari 25 tahun Otonomi Khusus, kita masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Di banyak kampung, anak-anak belum memperoleh pendidikan yang memadai. Pelayanan kesehatan masih sulit dijangkau. 

Masyarakat adat terus menghadapi persoalan tanah dan sumber daya alam.  Padahal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan, bahwa  "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Konflik bersenjata dan pengungsian juga belum terselesaikan. Sementara itu, kepercayaan sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintah masih perlu dipulihkan.

Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah anggaran, membangun infrastruktur, atau memperbanyak kunjungan pejabat ke Papua.

Advertisement

Artikel Terkait

99.903 Alumni Uncen, Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan Pekerjaan?

99.903 Alumni Uncen, Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan Pekerjaan?

Lulus kuliah tidak selalu berarti langsung mendapatkan pekerjaan. Bagi sebagian alumni Universitas Cenderawasih (Uncen), perjalanan menuju

Keluarga Alm Jhon S. Wanimbo Demo di Mapolda Papua, Tuntut Pelaku Laka Lantas Ditetapkan Tersangka

Keluarga Alm Jhon S. Wanimbo Demo di Mapolda Papua, Tuntut Pelaku Laka Lantas Ditetapkan Tersangka

Keluarga almarhum Jhon S. Wanimbo, didampingi Solidaritas Justice for Jhon S. Wanimbo, menggelar aksi demonstrasi di Markas Polda Papua.

BTM Berharap Temu Raya PKB se-Tanah Papua Titik Awal Perubahan Kaum Bapak 

BTM Berharap Temu Raya PKB se-Tanah Papua Titik Awal Perubahan Kaum Bapak 

Temu Raya dan Karya Persekutuan Kaum Bapak (PKB) se-Tanah Papua di Klasis Sentani, 17-22 November, berlangsung di tengah berbagai keterbatas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer