CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemerintah daerah berpeluang memiliki sumber pembiayaan baru untuk mempercepat pembangunan. Melalui instrumen obligasi daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota nantinya dapat menerbitkan surat utang untuk menghimpun dana dari investor, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN dan pendapatan asli daerah (PAD).
Gagasan tersebut mulai disiapkan melalui rancangan undang-undang (RUU) tentang obligasi daerah. Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI telah menyusun naskah akademik sebagai landasan pembentukan regulasi yang diharapkan memperluas alternatif pembiayaan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dilansir dari pontianakpost.jawapos.com, Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, penyusunan naskah akademik tersebut didasarkan pada penjaringan aspirasi di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan itu melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, hingga kalangan akademisi.
Naskah akademik tersebut dijadwalkan diserahkan Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026 sebagai bahan penyusunan regulasi.
Mekeng menilai, ketergantungan daerah terhadap APBN dan PAD membuat ruang pembiayaan pembangunan masih terbatas. Padahal, kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik terus meningkat.
"Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi," ujarnya dalam Diskusi Majelis bertema obligasi daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Melalui obligasi daerah, pemerintah daerah nantinya dapat memperoleh dana dari pasar modal maupun investor institusi. Namun, penerbitannya tidak bisa digunakan untuk sembarang kebutuhan.
Mekeng menegaskan, dana yang dihimpun harus dialokasikan untuk proyek produktif yang menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan untuk membayar bunga dan melunasi pokok obligasi.
"Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang," tegasnya.
Dia mencontohkan pembangunan rumah sakit dan pelabuhan sebagai proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah. Sebaliknya, instrumen tersebut tidak diperuntukkan bagi belanja operasional rutin pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas.
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi, evaluasi Kementerian Dalam Negeri, dan masukan akademisi, terdapat sembilan provinsi serta 44 kabupaten/kota yang dinilai layak atau berpotensi menerbitkan obligasi daerah.
Mekeng berharap, penerbitan oleh satu daerah dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
"Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti," katanya.
Meski demikian, penerbitan surat utang daerah akan melalui sejumlah tahapan dan pengawasan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, penerbitan dilakukan melalui mekanisme pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.
Penggunaan dana juga harus diawasi agar sesuai dengan proyek yang telah ditetapkan. Kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi tetap melekat pada pemerintah daerah meskipun terjadi pergantian kepala daerah.
Mekeng menyebut sejumlah negara telah memanfaatkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan. Vietnam, misalnya, menerbitkan obligasi daerah hampir USD1 miliar untuk mendukung pengelolaan air dan sampah. Instrumen serupa juga digunakan Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal.
Dia berharap RUU Obligasi Daerah mendapat dukungan sehingga pemerintah daerah memiliki akses lebih luas terhadap sumber pembiayaan, termasuk dari perbankan, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga investasi. (*)
Editor : AdminDua